oleh

Belanja Modal Lebih Separuh APBD, Berat Realisasikan Percepatan Pembangunan Madura

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Anggaram Pendapatan dan Belanja (APBD) Bangkalan tahun 2021 senilai Rp2,1 triliun, digunakan untuk belanja langsung sebesar 55 persen.

Dari kegiatan itu, Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Muh. Syarif menilai, sisa 45 persen tidak bisa digunakan untuk merealisasikan percepatan pembangunan. Sementara, peluang pengembangan di Bangkalan, salah satunya kawasan dan pemulihan ekonomi.

“Termasuk di antaranya RPJMD secara nasional. Saya pikir itu sangat besar untuk ditindaklanjuti. Apalagi perpres percepatan Gerbang Kertasusila ada semua,” kata dia usai mengevaluasi dan monitoring Musrenbang Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 di Gedung Ratu Ebuh, Bangkalan, Kamis (25/3/2021).

Sehingga dia menyampaikan, dari situ Pemerintah Kabupaten Bangkalan harus bisa memanggil investor agar mau berinvestasi. Namun dia berpesan, agar investor dibuat aman dan nyaman saat berinvestasi. Jika tidak begitu, Bangkalan akan stagnan dalam pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan.

“Keramahan investasi dibutuhkan, pasti dan utama itu,” tuturnya.

Selain itu, tidak membebankan pajak pada investor agar ingin cepat berkembang. Kajian itu diharapkan lebih dikonkretkan agar lebih serius. Sebab, belum cukup ada Mall Pelayanan Publik (MPP) saja.

“Itu kan hanya tempat, buktikan realisasinya. Kalau cuma mall semua kabupaten dan kota sudah ada,” ungkapnya.

Dia juga sudah menghitung APBD Bangkalan 2021, jika dikurangi dari belanja modal, tinggal tersisa Rp400 miliar. Jika berbicara percepatan pembangunan, ditegaskan Syarif, Bangkalan akan kesulitan dengan anggaran sisa itu.

“Jadi harus ada terobosan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, dengan Musrenbang perubahan ini anggaran di pemerintahannya semakin berkurang. Diakuinya, hal tersebut karena adanya wabah Covid-19. Sehingga APBD 2021 akan difokuskan pada kesehatan dan pendidikan.

“Tentunya akan merubah kegiatan kesehatan dna peningkatan ekonomi dan infrastruktur yang memadai. Karena memang anggaran kami sangat terbatas, harus ada skala prioritas yang efektif,” ujarnya.

Pria dengan sapaan Ra Latif itu juga mengungkapkan, kompisisi yang akan menjadi prioritasnya adalah mutu pendidikan dan kesehatan. Baru setelah itu infrastruktur. Langkah khusus yang akan diambil, dan masih menunggu hasil musrenbang selesai.

“Saya tidak bisa berbicara banyak, kami masih menunggu saran dan masukan dari hasil musrenbang ini,” pungkasnya. (ina)

Komentar

News Feed