Belanja Pegawai Dominasi APBD Bangkalan, TPPD Usul Penghapusan Kabid dan Kasi di Dinas

(FOTO: KM/HELMI YAHYA) SULIT: Perkembangan infrastruktur di Bangkalan terhambat oleh banyaknya jumlah pegawai. Sebab, banyak anggaran terkuras untuk gaji pegawai.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Belanja pegawai di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mengalami pembengkakan. Meski begitu, kondisi tersebut dikeluhkan beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD) Pemkab Bangkalan.

Alasan para pimpinan OPD, karena selama masa wabah Covid-19, terjadi refocusing anggaran, banyak program dan rencana pembangunan infrastruktur tertunda.

Salah satunya dialami Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan.

Bacaan Lainnya

Kepala Bapenda Bangkalan Ismet Efendy mengaku kondisi anggaran di kantornya mengalami penyusutan. Bahkan tidak hanya di Bapenda, hampir di semua OPD mengalami hal yang sama.

Namun menurut Ismet, penyusutan itu tidak banyak, tetapi tetap berdampak pada program kegiatan.

Di Bapenda, dari APBD 2021 ke 2022 nanti ada penyusutan sekitar Rp300 juta hingga Rp500 juta.

“Masalahnya, dana berkurang, pegawainya selalu nambah,” kata Ismet.

Dari total anggaran Bapenda di APBD 2022 yang hanya sekitar Rp10 miliar,  sekitar 70 persen digunakan untuk belanja tidak langsung atau gaji pegawai. Jadi hanya sekitar 30 persen yang harus digunakan untuk kegiatan lain.

“Kalau selalu begini, tentu Infrastruktur dan perkembangan di Bangkalan akan lambat,” tuturnya.

Kondisi hampir serupa dikatakan juga terjadi di semua OPD, yakni terjadi pembengkakan pada belanja pegawai. Sedangkan rencana efisiensi pegawai belum juga dilakukan.

Saat ini rencana efisiensi pegawai itu ditangani Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Bangkalan.

“Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya (rencana efisiensi pegawai yang ditangani TPPD Bangkalan, red)” terangnya.

Sedangkan salah satu anggota TPPD Bangkalan Muh Syarif menyampaikan, bahwa efisiensi itu harus dilakukan sebelum jumlahnya terus membengkak dan menghambat pembangunan. Sebab, jumlah yang membengkak ada di pegawai tenaga harian lepas (THL).

“Bagi saya, pegawai ini tidak efektif, apalagi jika tumpuan pekerjaannya ada di THL, yang di bagian seksi dan bidang lalu bagaimana kinerjanya,” ulasnya.

Syarif juga menyampaikan, bahwa pembicaraan rencana mengenai efisiensi itu sudah lama digagas dan dibicarakan. Tetapi masih belum dilanjutkan setelah dikonsultasikan ke Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Namun bupati belum memberikan keputusan.

Materi yang disampaikan kepada bupati adalah merekomendasikan tugas setiap OPD hanya dimandatkan kepada kepala dinas. Sementara pegawai di bawahnya langsung pekerja fungsional.

“Jadi kinerjanya nanti langsung terlihat, bahkan hasilnya juga,” ucapnya mengakhiri wawancara.

OPD PEMKAB BANGKALAN YANG ANGGARANNYA DIDOMINASI BELANJA PEGAWAI

  • Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Satpol PP, Bapenda, Diskop UM, Dinas PTPHP, Dinas KB dan PPPA, Dinas Perdagangan.
  • 70 hingga 80 persen APBD digunakan untuk belanja gaji pegawai

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan