Belasan OPD Tanpa Pimpinan, Pemkab Ditekan Serius Isi Kekosongan JPT

  • Whatsapp
KOSONG: BKPSDM Pamekasan menjadi salah satu OPD yang saat ini mengalami kekosongan JPT.

Kabarmadura.id/Pamekasan-Geliat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, untuk mengisi kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di sejumlah Organisasi Peragkat Daerah (OPD) dinilai kurang serius. Pasalnya, hingga saat ini pemkab belum menentukan tahapan rekrutmen JPT tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengaku prihatin dengan kondisi pemerintah di wilayahnya. Sebab, hingga saat ini, pemerintah terkesan membiarkan kekosongan JPT terjadi di sejumlah OPD di wilayah setempat.

Oleh karenanya, pihaknya mendesak agar pemerintah segera bergerak cepat dalam melakukan seleksi JPT tersebut. Sebab menurutnya, kekosongan jabatan akan berdampak pada roda pemerintahan yang tidak maksimal.

“Kami sangat prihatin dengan keseriusan pemerintah dalam pengisian kekosongan JPT,” katanya, Rabu (7/8)

Dijelaskan Ismail, optimalisasi pelaksanaan program pemerintahan berada pada OPD, sehingga keberadaan JPT di OPD sangat menentukan terhadap suksesnya setiap realisasi program pemerintahan.

“Kami selalu mewanti-wanti agar pengisian kekosongan JPT ini disegerakan, sehingga program di semua OPD terlaksana sebagaimana mestinya,” paparnya.

Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Sri Puja Astuti mengatakan, saat ini pihaknya masih proses pembentukan panitia seleksi (pansel), sehingga pihaknya belum bisa menentukan pelaksanaan pengisian JPT tersebut dilakukan.

Menurutnya, proses pengisian JPT membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab, pemerintah kabupaten masih harus mengajukan permohonan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas proses seleksi jabatan.

Diungkapkan olehnya, terdapat 10 OPD yang mengalami kekosongan JPT. Di antaranya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), Staf Ahli, Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Badan Keuangan Daerah (BKD), BKPSDM, Dinas Perikanan, dan Dinas Koperasi.

“Dari 10 JPT itu nantinya akan disusul juga dari kepala dispendukcapil,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan Totok Hartono menyampaikan, pemerintah kabupaten sudah melakukan pengajuan Surat Keputusan (SK) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim), untuk bisa melakukan tahapan pengisian JPT.

Dirinya mengatakan, saat ini tim seleksi untuk penjaringan JPT sudah dibentuk, tinggal menunggu SK dari Pemprov Jatim. Sebab, unsur-unsur dari timsel tersebut, merupakan perwakilan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan pemprov.

“Sudah diproses sebab untuk permintaan personil timsel ke provinsi itu harus seizin ibu Gubernur Jatim,” paparnya.

Totok juga menjabarkan, pihaknya masih  menunggu surat keputusan (SK) dari provinsi untuk melakukan pembukaan pendaftaran. Pihaknya berjanji, jika SK tersebut sudah terbit, tahapan seleksi pengisian JPT akan segera direalisasikan.

“Jika SK sudah turun kita akan segera lakukan seleksi,” pungkasnya. (imd/rul/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *