oleh

Belum Ada Rencana PSBB, Ini Langkah Taktis Pemkab Sumenep dalam Mengatasi Wabah Covid-19

Kabarmadura.id/Sumenep-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk meminimalisir penyebaran wabah Covid-19. Selain karena masih zona hijau, pemkab juga memiliki strategi tersendiri, khususnya dalam menyiasati banyaknya perantau yang pulang ke Sumenep.

Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Sumenep A Busyro Karim. Keputusan untuk PSBB apalagi sampai lockdown bukan sebuah solusi untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Sumenep. Hal itu karena anggaran yang ada tidak terlalu besar, apalagi jika melihat luasnya wilayah Sumenep.

Selain itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menerapkan PSBB. Misalnya, harus mengajukan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan kondisi daerah sudah darurat atau banyak yang terinfeksi Covid-19.

“Sekitar dua ribu lebih perantau yang pulang. Kalau lockdown, saya belum pernah berpikir ke sana. Karena itu berat sekali persyaratannya. Harus minta persetujuan pusat, karena di sini masih hijau jadi tidak mempunyai alasan untuk lockdown.  Meskipun zona merah, ada jumlah minimal yang menjadi kriterianya. Termasuk kita harus bertanggung jawab tentang kebutuhan keseharian masyarakat,” katanya, kemarin.

Meskipun demikian, pemkab tidak lantas abai terhadap penanganan Covid-19. Pemkab tetap akan berusaha menjadikan Sumenep sebagai zona hijau dengan memaksimalkan p pengawasan terhadap setiap orang yang masuk ke Sumenep, khususnya para perantau yang sedang mudik. Pemkab sudah membangun posko Covid-19 di setiap pintu masuk Sumenep, baik jalur utara maupun jalur selatan. Secara bergilir, para aparatur sipil negara (ASN) yang berada di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) ikut melakukan pengawasan di daerah-daerah yang menjadi akses masuk.

Namun diakuinya, yang menjadi kendala atau kesulitan tersendiri adalah untuk akses masuk lewat jalur laut. Sehingga langkah yang menjadi pilihannya untuk menangkis wabah Covid-19, dengan cara memperketat pengawasan di setiap yang datang ke desa-desa. Pemantauan ini akan dilakukan oleh satuan petugas (satgas) Covid-19 yang dibentuk dan diketuai langsung oleh kepala desa.

“Apalagi banyak anggaraan yang bersumber dari APBDes itu telah direkomendasikan untuk penanganan Covid-19. Ya pastinya para perantau yang datang tidak melalui jalur masuk yang ada poskonya, maka pasti terpantau oleh tim satgas di desa-desa termasuk kepulauan. Aalagi ada pak dandim dan pak kapolres dengan anak buahnya yang juga ikut melakukan pengawasan,” imbuhnya.

Tapi jika nantinya sudah menjadi keharusan,  maka tentunya Pemkab Sumenep tetap akan berkonsultasi dengan daerah lain atau ke pemerintah pusat langsung, sehingga dari anggaran 2 triliun itu seperti apa langkah dan teknisnya.

“Sementara kami apresiasi dulu para satgas relawan yang sudah ikut berpartisipasi dalam penanganan Covid-19. Kami percaya diri permasalahan ini bisa dihadapi di Sumenep, lintas organisasi bersatu tentunya hal itu menjadi kekuatan besar di Sumenep,” pungkasnya. (ara/pai)

Komentar

News Feed