Belum Ada Rencana Rapid Test untuk Pejabat

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/Bangkalan- Hingga hari ini, Kamis (19/3/2020), antisipasi penyebaran virus corona atau covid-19 terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Penyemprotan disinfektan terus dilakukan termasuk kepada layanaan publik seperti bank, rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, tempat ibadah maupun lokasi layanan umum lainnya yang ada di Bangkalan.
Akan tetapi, antisipasi yang bisa dilakukan pemkab saat ini hanya sebatas sosialisasi dan penyemprotan disinfektan. Untuk pemeriksaan atau rapid test baik kepada pejabat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) belum bisa dilakukan. Karena, Pemkab Bangkalan belum memiliki riagen atau spesimen untuk melakukan identifikasi covid-19 pada tubuh seseorang.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Satgas Penanggulangan Non-Bencana Alam dan Percepatan Penanganan Covid-19 Setidjabudhi. Menurutnya, untuk melakukan test atau pemeriksaan itu harus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi.
“Sementara di Indonesia ini hanya ada 8 rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan itu. Dan kita harus koordinasi dulu. Setelah itu provinsi akan menunjuk daerah melakukan itu,” ujarnya.
Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syarifa Rambani Ratu Ebuh (Syamrabu) Bangkalan menjadi salah satu rumah sakit rujukan penanganan pasien dengan suspect virus corona di Madura selain RSUD Pamekasan. Hanya saja,statusnya hanya sebagai rumah sakit pendamping atau hanya mampu menyediakan pelayanan penanganan, perawatan dan ruang isolasi khusus bagi pasien yang terjangkit virus ini.
Karena di Bangkalan masih belum ada yang menjadi suspect virus covid-19, lelaki yang kerap disapa Budhi ini menuturkan, masih belum ada rencana untuk melakukan isolasi. Dirinya menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan pemkab sendiri mengamankan siswa sekolah. Sebab, menurutnya, anak rentan terkena itu dan bisa menularkan ke orang tua.
“Makanya kita hari minggu setelah ada himbauan dari pusat itu langsung kita liburkan. Baru kita lakukan pencegahan setelah itu,” paparnya.
Sedangkan himbauan dari Kemenpan-RB yang meminta agar pegawai maupun ASN untuk melakukan pekerjaan dari rumah, Budhi menyampaiakan, hal tersebut belum dilakukan oleh Pemkab Bangkalan. Pasalnya, Budhi menuturkan, bahwa Kabupaten Bangkalan ini masih aman dan menegaskan belum ada yang menjadi suspect.
“Tapi langkah yang kita ambil, untuk menghindari kerumunan atau rapat-rapat atau pertemuan yang melibatkan lebih dari 20 orang. Juga jaraknya kita atur untuk menghindari ketularan,” tuturnya.
Untuk penyediaan alat kebersihan seperti masker dan hand sanitazer sendiri, ia mengakui, memang belum merata. Katanya, tidak semua penanganan covid-19 ini dibiayai oleh APBD. Sehingga, penyediaan itu untuk di fasilitas umum atau tempat ibadah diserahkan ke masing-masing penanggungjawab.
“Masyarakat yang mampu bisa menyediakan itu secara mandiri,” tambahnya.
Anggaran yang diajukan oleh pemkab sendiri, Budhi menyebut, sekitar Rp2 hingga Rp5 miliar. Di mana pengajuan anggaran tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 dan 9 tahun 2020 yang diterbitkan Senin malam (16/3/2020) kemarin. Dimana anggaran tersebut ada 2.
“Yang pertama pre-alokasi dan re-fungsilisasi. Semoga masyarakat Bangkalan ini sehat semua. Karena pemerintah pusat hanya menganggarakan sekitar Rp40 trilliun sekian saja,” tuturnya.
Sedangkan untuk daerah-daerah pelosok Bangkalan yang sulit dijangkau, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan telah menyerahkan kepada masing-masing puskesmas yang ada dipelosok untuk melakukan antisipasi tersebut.
“Untuk wilayah yang sulit dijangkau sudah kita imbau ke masing-masing puskesmas untuk melakukan antisipasi,” pungkas Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo. (ina/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *