oleh

Belum Capai Standar, Pustu Mandangin Naik Status

Kabarmadura.id/SAMPANG-Naiknya status Puskesmas Pembantu (Pustu) Mandangin menjadi Puskesmas Mandangin, diakui belum sepenuhnya berbanding lurus dengan upaya peningkatan layanan kesehatan di Pulau Mandangin.

Masalahnya, pustu yang beralih status menjadi puskesmas sejak tangggal 29 Maret 2019 itu, belum memenuhi standar maksimal pelayanan, karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan alat penunjang kesehatan (alkes).

“Jadi perlu kami luruskan, bukan karena terkendala SDM dan alkes sepenuhnya. Akan tetapi standar maksimalnya belum bisa kami penuhi, kalau standar minimalnya sudah bisa kami lalui, semisal standarnya itu dari angka 1 sampai 3. Nah, di sini kita belum bisa ke angka 3, tetapi untuk angka 1 kan sudah,” tutur Plt Kepala Dinkes Sampang Agus Mulyadi, Senin (20/5).

Maka dari itu, kata Agus, untuk mendorong pelayanan kesehatan yang maksimal di puskesmas yang baru saja terbentuk,  diperlukan komponen yang memadai. Adapun komponen dimaksud, meliputi tenaga medis (dokter/perawat), dan kebutuhan medis (alat kesehatan/obat-obatan).

“Puskesmas Mandangin ini kan baru, karena sebelumnya berstatus pustu. Jadi perkembanganya (SDM dan Alkes) harus bertahap. Yang jelas, kalau naik status itu menunjukan perkembangan,” imbuhnya kepada Kabar Madura.

Dijelaskanya, untuk sementara ini, Puskesmas Mandangin, masih sangat cukup untuk melayani masyarakat dengan sambil lalu berproses. Sedangkan untuk segala kekuranganya, akan segera dicover oleh pemerintah daerah melalui penganggaran keuangan di tahun 2020.

“Kalau menaikkan status dari pustu ke puskesmas, konsekuensinya ya harus menyiapkan segala sesuatunya. Untuk segala kekurangannya, kami sudah rencanakan pada 2020 mendatang,” paparnya.

Agus memastikan, untuk kondisi fasilitas Puskesmas Mandangin, saat ini dianggapnya masih cukup. Sedangkan yang menjadi persoalan adalah terkait SDM, apalagi seluruh pemerintah daerah tidak boleh lagi merekrut tenaga kontrak, sukwan dan lainnya.

Hal itu merujuk pada Pasal 135A Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang menyebutkan, (1) Pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131A ayat (1), pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak.

“Jadi langkah kami hanya meredistribusi SDM dengan harapan di Pulau Mandangin siap dengan segala konsekuensinya untuk menjalankan statusnya dari pustu ke puskesmas,” tegas dia.

Agus menegaskan, untuk menjadikan tempat pelayanan kesehatan menjadi maksimal,  diakuinya harus berproses secara bertahap.

“Semuanya butuh proses, nanti perlahan semuanya kita penuhi agar dapat memenuhi standar maksimal pelayanan kesehatan. Alat-alat dan semacamnya nanti kita penuhi perlahan,” pungkasnya. (sam/waw) 

Komentar

News Feed