Belum Diganti Rugi, Warga Tolak Proyek Kali Kamoning

  • Whatsapp
BURAM: Proses ganti rugi lahan warga yang tergilas pengerjaan proyek jalan inspeksi normalisasi Kali Kamoning di Kabupaten Sampang tak kunjung ada kejelasan.

Kabarmadura.id/SAMPANG-Warga Sampang yang berada di Jalan Garuda, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang terkejut, lantaran masih ada kegiatan proyek pembuatan saluran yang berada di atas tanah warga. Padahal proses ganti rugi lahan warga terdampak proyek jalan inspeksi normalisasi Kali Kamuning, hingga kini tak kunjung ada kejelasan.

Padahal, lahan warga setempat yang terdampak proyek jalan inspeksi tersebut, sudah diukur beberapa waktu lalu oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Badan Pertanahan (BPN) Sampang. Namun harga dan pembayaran ganti rugi lahan warga terdampak proyek jalan inspeksi normalisasi sungai Kali Kamoning buram.

Atas kondisi tersebut, salah satu warga di Jalan Garuda, Kelurahan Gunung Sekar yang mengaku pemilik lahan terdapak proyek itu, Wahyu mengaku, sangat kecewa dan dirinya memprotes dengan cara memasang poster tuntutan menolak kegiatan proyek jalan inspeksi itu, sebelum ada kejelasan dan kepastian soal ganti rugi lahan warga terdampak.

“Beberapa bulan lalu pihak DPUPR sudah berjanji tidak ada kegiatan apapun sebelum ada ganti rugi. Tetapi baru dua hari ini tanpa koordinasi pada warga pemilik tanah malah ada kegiatan proyek saluran dari DPUPR, saluran tersebut berada diatas lahan warga yang lebarnya rata-rata 1 meter hingga 1,5 meter,” kesal Wahyu, Senin (28/10/2019).

Wahyu mengakusebagai salah satu warga terdampak kegiatan normalimasi Kali Kamoning dalamtiga tahun ini, tidak hanya lahan yang belum diganti rugi, tetapi juga ada beberapa bangunan rumah yang retak dan rusak belum diperbaiki oleh pihak kontraktor terkait.

Dengan tidak adanya kepastian ganti rugi tersebut, Wahyu menilai, komitmen awal DPUPR sudah tidak bisa dipegang, utamanya terkait janji tidak ada kegiatan apapun sebelum lahan warga mendapatkan ganti rugi yang jelas.

“Saya pribadi, sangat menolak kegiatan saluran yang berada ditanah saya sebelum pihak DPUPR dapat menyelesaikan janjinya, bahkan di pagar sudah saya tulis penolakan pengerjaan proyek ini,”geramnya.

Hal senada juga dikatakanwarga jalan Garuda bernama H. Zuhri. Dia mengatakan, kurang lebih lebar satu meter tanpa ada koordinasi apapun, baik dari pihak rekanan dan DPUPR langsung ditanam saluran beton. Sedangkan ganti rugi lahan dan bangunan yang rusak akibat kegiatan proyek normalisasi tak kunjung ada kejelasan.

“Sampai sekarang ganti rugi lahan terdampak ini tak ada kejelasan, padahal pengukuran lahan sudah, anehnya malah ada pengerjaan saluran,”ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kabid Pengelolaan Sungai Dinas PUPR Sampang Agus dan salah satu Staf Kabid Pengelolaan Sungai Dwi Eko Harjanto, saat dikonfirmasi melalui nomer teleponnya pribadinya, tetap tidak ada respon, hingga berita ini diterbitkan.

Untuk diketahui, proyek normalisasi Kali Kamuning di Sampang sudah dimulai sejak tahun 2017 dan masa kontraknya akan berakhir di akhir tahun 2019 ini. Proyek itu dilaksanakn oleh PT. Rudy Jaya dan PT. Jati Wangi (KSO) menggunakan dana APBN mencapai ratusan miliar.

Pelaksanaan proyek dilakukan secara multi years contrak (MYC) selama tiga tahun. Perincian tahun 2017 nilai kontrak Rp8,3 miliar, tahun 2018 Rp73 miliar dan tahun 2019 Rp284 miliar.(sub/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *