oleh

Belum Kantongi IMB, Pemkab Ingatkan PT GSM

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Investor PT Galangan Samudera Madura (GSM) sampai saat ini belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Usaha yang bergerak di bidang galangan kapal itu diketahui tidak memiliki IMB setelah melakukan kajian dan mediasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) dan ATR/BPN Bangkalan.

Kepala DPMPTSP Bangkalan Ainul Ghufron mengakui, PT GSM memang belum mengantongi IMB dan sejumlah izin reklamasi. Diakuinya, dalam pertemuan itu t anpa mengundang atau melibatkan PT GSM.

“PT GSM itu masuk ke Bangkalan sudah satu tahun lebih dengan proses yang sangat panjang. Untuk izinnya tinggal finishnya saja yakni izin IMB dan reklamasi,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pihaknya akan memberikan opsi-opsi pada PT GSM untuk segera melengkapi izinnya. Salah satu opsi tersebut yakni permintaan legal open (LO) pada Kejaksaan. Sebab, LO itu penting untuk menjadi bahan pertimbangan pada BPN tentang status lahan.

“Opsi kedua yang kami rangkum yakni hak guna bangunan (HGB) harus di atas hak penggunaan lahan HPL. Di mana hak bangunan ini, penggunaan lahannya membutuhkan perjanjian kerjasama (PKS),” terangnya.

PKS ini akan melibatkan kerja sama Pemkab Bangkalan dengan PT GSM. Masih menurut Ainul, dia mempertanyakan apakah PT GSM juga memerlukan atau berkenan memilih opsi ini atau tidak. Nanti akan ada notifikasi mediasi itu agar disampaikan pada PT GSM.

“Kami rasa itu poin yang bisa dipilih. Pada intinya Pemkab Bangkalan menyambut PT GSM sebagai investor,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengungkapkan, tidak diundangnya PT GSM tersebut lantaran mediasi itu merupakan mediasi internal Pemkab Bangkalan. Untuk hasil mediasi itu, dia mengaku, akan menyampaikan ke PT GSM agar bisa melengkapi izin yang masih kurang.

“Memang tidak diundang, tapi akan kami buat rekomendasi dari hasil mediasi internal ini untuk langsung diberikan ke PT GSM. Segera mungkin harus dilengkapi izinnya,” jelasnya.

Ra Latif (sapaan akrabnya) menuturkan, mediasi itu dilakukan agar ada koordinasi dan kebijakan yang dikeluarkan Pemkab terkait kelengkapan izin PT GSM. Di mana nantinya izin yang harus dilengkapi investor galangan kapal itu tidak melabrak aturan atau regulasi yang seharusnya dipenuhi. (ina/mam)

Komentar

News Feed