Belum Kantongi Surat Persetujuan Bangunan Gedung, Pembangunan Tower di Desa Krampon Jadi Polemik

pembangunan tower
(KM: FAUZI) MENJADI SOROTAN: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Sampang belum mengeluarkan surat persetujuan pembangunan tower di Desa Krampon, Kecamatan Torjun.

KABARMADURA.ID | SAMPANG -Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Sampang belum memberikan surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada  pelaksana pembangunan tower di Desa Krampon, Kecamatan Torjun.

Terkait hal itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang dinilai perlu mengambil tindakan tegas. Sebab, pembangunan tower yang hampir selesai itu adalah ranahnya.

DPMPTSP dan Naker Sampang melalui Staf Bidang Pelayanan, Faisol mengatakan, PT Tower Bersama (PTTB) telah mengajukan permohonan akan pembangunan tower di Desa Krampon kepada DPMPTSP, dan sudah diajukan ke DPRKP Sampang.

Bacaan Lainnya

“Agar pembangunan dapat dilakukan pengaju harus melalui beberapa rangkaian proses, yakni mengajukan pada DPMPTSP, DPMPTSP Memberikan pengantar pada DPRKP, dari DPRKP membalas dengan memberikan surat rekom. Terakhir DPMPTSP memberikan surat PBG pada pengaju,” jelasnya.

Faisol mengaku bahwa PTTB sudah mengajukan pembangunan pada pihaknya,  dan sudah diantar ke DPRKP dengan surat. “Setelah PTTB mengajukan, kami langsung beri pengantar ke DPRKP setempat,” ucapnya.

Hanya saja, Faisol menambahkan, pihaknya masih belum menerima surat rekom dari DPRKP setempat, bahkan hingga kini masih menunggu. “Sampai sekarang kami masih menunggu tembusan surat rekom dari DPRKP setempat, untuk memberikan surat PBG pada PTTB,” ujarnya.

Terkait surat rekom tidak turun dari DPRKP ke DPMPTSP Sampang, Faisol mengaku tidak tahu. Sebab pihaknya tidak terlibat survei proses uji kelayakan di lapangan.

“Dulu kami juga ikut andil untuk mengetahui detail di tempat yang diajukan, seperti apa kendalanya, sehingga tahu penyebab tidak turunnya surat rekom, semisal tidak layak. Sekarang ini kami tidak ikut andil, sehingga tidak tahu alasan DPRKP setempat tidak menurunkan surat rekom pada kami,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang melalui Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Pertanahan Wahyu F Hidayat mengatakan, tidak diturunkannya rekom izin untuk mengeluarkan surat PBG dikaranakan ada persyaratan yang belum diselesai oleh pihak terkait.

“Dalam aturan disebutkan, pemerintah menghapus status  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” tegasnya.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Krampon Sudarmaji mengatakan bahwa dirinya sudah mengumpulkan warga yang terkena dampak radiasi 500 meter.

“Saya sudah mengumpulkan orang-orang yang terkena radiasi. Lalu mengobrolkan dan memberi kompensasi pada mereka, hingga akhirnya mereka menerima dengan lapang terhadap pembangunan ini,” ucap Sudarmaji.

 

Reporter: KM64

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.