oleh

Belum Maksimal Tangani Pelanggar Protkes, Pemkab Bangkalan Bentuk Satgas Kecamatan

KABARMADURA.ID, Bangkalan – Pembentukan penegak disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan (protkes) bagi masyarakat Bangkalan belum maksimal. Penegak disiplin yang terdiri dari anggota Polisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan relawan belum sepenuhnya membuat masyarakat patuh terhadap peraturan protkes tersebut.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP Bangkalan Urip Riyanto mengatakan, selama ini kegiatan operasi yustisi protkes belum bisa menjamah seluruh kecamatan. Sehingga, masih banyak masyarakat yang melanggar atau mengabaikan protkes dalam kegiatan sehari-hari.

“Zona merahnya lebih banyak sekarang, kami melakukan itu tidak bisa menyeluruh atau menyebar di semua lapisan masyarakat,” ujarnya, Senin (12/10/2020).

Lanjutnya, saat ini pihaknya bersama Satgas Covid-19 membentuk satgas di setiap kecamatan. Hal itu dilakukan agar penegakan protkes bisa dilakukan maksimal dan menyeluruh hingga ke pelosok desa.

“Ya agar penegakan protkes tidak di kota saja, tapi menyebar ke setiap kecamatan,” ungkapnya.

Dia menekankan, pembentukan satgas ini wajib dilakukan di semua kecamatan khususnya wilayah yang masuk zona merah. Seperti lokasi Kecamatan Kota, Burneh dan Kamal.

“Ketua satgasnya yang di kecamatan nanti camat, laporan berita acaranya tetap dari Satpol PP nanti untuk kegiatan penegakan protkesnya,” tuturnya.

Sementara itu, Humas Satgas Covid-19 Bangkalan Agus Zein menuturkan, dibentuknya satgas tiap kecamatan ini sebagai penerapan surat edaran Menteru Dalam Negeri (Mendagri) yang terbaru yakni sebagai tindak lanjut berubahnya gugus tugas menjadi satgas. Maka, ditingkat kecamatan juga dibentuk hingga desa maupun sampai rukun tangga dan rukun warga RT/RW.

Agus meminta agar satgas kecamatan yang terbaru ini selain melakukan penanganan Covid-19, bisa membantu pemulihan perekonomian warga melalui jaring pengaman sosial (JPS). Berhubung di setiap kecamatan jumlah Satpol PP terbatas, sehingga pihak kecamatan diharapkan bisa membantu, namun dengan catatan hanya berhak memberikan sanksi sosial.

“Kalau sanksi denda boleh dilakukan ketika kegiatan penegakan protkes di kecamatan, tapi harus didampingi dari tim dari Satgas Bangkalan seperti Pengadilan atau Polres,” tandasnya. (ina)

Komentar

News Feed