oleh

Belum Siap Berlakukan KIA

Kabarmadura.id/SAMPANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang diketahui sengaja tidak mengindahkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Keterbatasan sarana penunjang layanan jadi dalih tidak melaksanakan amanah tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAKPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sampang Edi Subinto menjelaskan, belum diberlakukannya KIA di wilayahnya karena faktor sarana dan sumber daya manusia (SDM) belum siap.

Kesiapan sarana KIA meliputi alat pencetakan kartu dan pengadaan blangko. Sedangkan untuk SDMnya masih akan disiapkan.

“Tahun ini rencananya akan direalisasikan, karena untuk pengadaan sarananya masih diagendakan pada triwulan kedua menggunakan APBD. Paling tidak pertengahan tahun ini sudah on. Dan alat untuk KIA ini khusus,” katanya.

Pemberlakukan KIA bagi anak usia 0-17 tahun sebagaimana Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tersebut diklaim tidak bersifat mengikat dan memaksa. Hal itu dikarenakan, kemampuan daerah dalam menjalankannya bersifat beragam dan relatif terbatas. Selain itu, syarat utama pembuatan KIA, yaitu pemohon harus mempunyai akte kelahiran.

“Nanti bagi usia di bawah lima tahun itu tanpa foto, sedangkan usia lima tahun ke atas itu dengan foto,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sampang Syamsul Ariffin mengatakan, program KIA tersebut sangatlah penting sebagai identitas diri yang sah dari seorang anak, yang berfungsi untuk kebutuhan pendaftaran sekolah, keimigrasian, pelayanan kesehatan, hingga ahli waris.

Bukan tanpa sebab, pasalnya ketentuan KIA tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2016, di mana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap anak wajib memiliki kartu identitas anak.

“Terdapat dua jenis KIA, yakni KIA untuk anak yang berusia nol sampai dengan lima tahun dan KIA untuk anak yang berusia lima sampai dengan 17 tahun,” katanya.

Politisi Partai Hanura itu berharap, bagi warga yang memiliki anak di bawah usia 17 tahun segera mengurus KIA. Hal itu demi terwujudnya Kabupaten Sampang yang tertib sistem kependudukannya.

“Untuk mempermudah warga dalam mengurus KIA, warga bersangkutan tidak perlu datang ke kantor Dispendukcapil. Dispendukcapail harus memberikan layanan kolektif dengan melibatkan petugas RT yang telah ditunjuk. Setelah terkumpul di RT, akan dicek kelengkapaannya oleh tim untuk dikirim ke kantor kelurahan,” jelasnya.

Pemberlakukan KIA merupakan rangkaian kegiatan pendataan dan dokumen kependudukan resmi yang diakui oleh negara. Setiap anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran, wajib dibuatkan KIA sebagai dokumen kependudukan sebelum memiliki e-KTP. (awe/waw)

Komentar

News Feed