Belum Teregistrasi, Puskesmas Larangan Badung Belum Berstatus BLUD

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL  UMAM SYARIF) BLUD: Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan belum bisa proses 1 puskesmas untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan mencatat pada tahun 2021 untuk 20 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang tersebar di 13 kecamatan, berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tetapi puskesmas yang berlokasi di Larangan Badung tidak bisa segera diproses, lantaran belum teregistrasi  di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, selain juga sumber daya manusia (SDM) yang bertugas belum terpenuhi.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan Masyarakat  Dinkes Pamekasan, Dr. Syaifuddin, keberadaan puskesmas yang berstatus BLUD bisa melaksanakan pengelolaan secara mandiri, sehingga secara teknis bisa mengambil kebijakan untuk inovasi perbaikan layanan.

Bacaan Lainnya

“Tinggal 1 puskesmas yang di BLUD-kan, karena baru diresmikan pada bulan Maret, dan belum teregistrasi di kementerian,” paparnya., Rabu (13/1/2021).

Ia juga menjelaskan, untuk proyeksi BLUD Puskesmas Larangan Badung direncanakan pada tahun 2022, sembari melengkapi SDM guna mendukung berbagai layanan kesehatan yang berada di puskesmas tersebut.

“Kalau sudah teregistrasi dan sumber dayanya terpenuhi, nanti memungkinkan berstatus BLUD, untuk apa terburu-buru kalau tidak siap, malah nanti akan ada masalah baru,” urainya.

Untuk rincian kebutuhan SDM puskesmas, dokternya harus 2 orang, realitasnya masih ada 1, perawatnya harus ada 8 orang, saat ini masih ada 4, bidan harusnya ada 2 orang, kenyataannya masih 1 orang, dan banyak kebutuhan SDM lainnya yang belum terpenuhi.

“Secara bertahap nanti kita usahakan untuk lengkapi,” ujarnya.

Secara aturan, menurutnya untuk operasional dari puskesmas tidak masalah jika  membuka layanan terlebih dahulu, sebab hal itu akan berpengaruh terhadap registrasinya di Kemenkes RI.

“Jadi didirikan dulu, kemudian mengurus izin. Ada beberapa persyaratan dalam mengurus izin; ada administrasi, manajemen, sumber daya, dan lainnya,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pamekasan ,Rida’i,menginginkan setiap puskesmas bisa terus berinovasi dari segi layanannya, sehingga kesehatan masyarakat terjamin.

“Kami rasa, perlu terus ditingkatkan inovasi layanannya dari setiap puskesmas yang ada,” pungkasnya.  (rul/km58)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *