Bencana Alam dan Aktivitas Dunia Pendidikan

  • Whatsapp

Oleh: Untung Wahyudi

Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi yang menggiurkan investor lokal dan asing untuk membangun berbagai fasilitas dan kebutuhan primer masyarakat. Namun, dengan segala kekayaannya, sejumlah wilayah di Indonesia juga memiliki potensi kebencanaan yang tak bisa diremehkan. Indonesia termasuk wilayah yang tak pernah berhenti dilanda bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir yang melanda wilayah Jabotabek beberapa waktu lalu. Bahkan, banjir bandang melanda sebagian wilayah Lebak, Banten.

Banjir yang menerjang wilayah Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit, pertokoan, mal, kantor layanan publik, dan bebeberapa sekolah terganggu. Hal ini membuat masayarakat harus berpartisipasi dan gotong royong melakukan perbaikan dan pembenahan  pascabanjir yang merupakan banjir terparah dibandingkan banjir-banjir sebelumnya.

Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah yang terdampak banjir. Karena itu, untuk memberikan pelindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana serta untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana, diperlukan Permendikbud tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program SPAB telah ditetapkan Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 23 September 2019 di Jakarta. Permendikbud Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 22 Oktober 2019 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permendikbud Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program SPAB ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258. Upaya ini sangat membantu untuk memulihkan kondisi beberapa sekolah yang terdampak banjir.

 

Peran dan Sikap Kemendikbud

Menyikapi bencana banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya, Mendikbud Nadiem Makarim meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam situasi darurat bencana. Salah satunya dengan meliburkan kegiatan pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan apabila kegiatan belajar mengajar masih belum bisa dilaksanakan seperti semula. Hal ini melihat sejumlah sekolah mengalami kerusakan parah akibat banjir yang tak kunjung surut. Fasilitas pendidikan seperti bangku, buku-buku pelajaran, dan sarana dan prasana lainnya ikut terendam banjir.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program SPAB dengan jelas mengatur peran dan fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan atau sekolah. Dijelaskan Mendikbud, pada saat situasi darurat bencana, Pemda bertugas untuk mengaktifkan pos pendidikan sebagai sekretariat penanganan darurat bidang pendidikan di daerah; melakukan kajian dampak bencana pada satuan pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat; mengkoordinasikan bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah bencana; menetapkan kebijakan layanan pendidikan pada situasi darurat bencana sesuai kewenangannya; dan memfasilitasi proses pembelajaran di satuan pendidikan darurat yang aman, inklusif, dan ramah anak.

 

Partisipasi Masyarakat

Kondisi darurat pascabencana membutuhkan partisipasi masyarakat untuk turut bahu membahu memulihkan lingkungan yang terdampak banjir. Karena itu, dalam rangka pelibatan publik, Seknas atau Sekretariat Bersama (Sekber) SPAB dapat menggalang dukungan masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Permendikbud 33 Tahun 2019 dapat berupa fasilitasi program; fasilitasi pendanaan; fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi; dukungan tenaga ahli; dan/atau fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan darurat.

Partisipasi masyarakat ini sangat dibutuhkan agar pascabencana peserta didik tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar sekalipun dalam keadaan darurat. Seperti disiarkan program berita Liputan6 SCTV (16/1), sejumlah rumah dan sekolah di Lebak, Banten, masih terendam lumpur akibat banjir bandang yang menerjang. Peralatan rumah tangga dan sekolah tak bisa diselamatkan karena kondisinya yang rusak parah. Masyarakat sekitar pun saling membantu melakukan pembersihan dan pembenahan sejumlah fasilitas yang masih bisa dimanfaatkan.

Sementara itu, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III DKI Jakarta mengimbau agar perguruan tinggi dapat berpartisipasi aktif dalam upaya membantu penanganan banjir sebagai bagian dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Prioritas bantuan yang diberikan berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan obyek-obyek vital terdekat.

Dalam hal ini, mahasiswa bisa memberikan bantuan dalam bentuk penggalangan dana yang dilakukan di sejumlah titik. Dana yang terkumpul bisa diserahkan kepada pemerintah daerah, BNPB daerah, atau melalui kanal bantuan di daerah masing-masing. Selain melakukan penggalangan dana, para mahasiswa juga bisa terjun langsung ke lokasi terdampak bencana untuk membantu masyarakat mendirikan pos-pos darurat dan fasilitas lain yang dibutuhkan. (*)

*) Untung Wahyudi, lulusan UIN Sunan Ampel, Surabaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *