Bentuk Sikap Civitas Akademika Antikorupsi, IAIN Madura Gelar Workshop Bersama KPK

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) KOMITMEN: Rektor IAIN Madura Dr. Mohammad Kosim bertekad agar seluruh civitas akademika IAIN Madura untuk terhindar dari tindakan korupsi.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Dalam menjadikan kampus yang bebas dari korupsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura melaksanakan workshop pengembangan pengembangan kelembagaan deteksi dan pencegahan korupsi, Kamis (21/10/2021).

Bertempat di Aula Fakultas Tarbiyah (Fatar) IAIN Madura, workshop tersebut dilaksanakan dengan mendatangkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Nurul Ghufron.

Bacaan Lainnya

Menurut Rektor IAIN Madura Dr. Mohammad Kosim, tujuan yang ingin dicapai dari adanya workshop yang berlangsung selama sehari tersebut, sebagai upaya untuk mengedukasi semua civitas akademika agar terhindar dari perbuatan yang mengandung korupsi, dengan memahami secara utuh berbagai regulasi yang bisa terhindar dari korupsi.

“Kami inginkan semua pihak di lingkungan IAIN Madura bisa memahami seluk beluk korupsi, dengan harapan tidak menyentuh sedikit pun tindakan mengkorupsi anggaran negara,” paparnya saat  diwawancarai khusus Kabar Madura.

Kosim juga menambahkan, saat ini IAIN Madura sedang menyusun kurikulum pembelajaran yang ingin memasukkan materi tentang pencegahan terhadap tindakan korupsi. Karenanya, momentum tersebut sebagai tambahan referensi dalam perampungan penyusunan edukasi anti korupsi.

“Kami sedang menyusun kurikulum, yang di antaranya nanti memasukkan materi tentang pendidikan antikorupsi. Tidak hanya pegawai, diharapkan nantinya semua mahasiswa teredukasi dan bisa terhindar dari perbuatan korupsi lewat perkuliahan,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan orang melakukan tindakan korupsi. Pertama, nilai integritas tidak terbangun,  proses politik tidak sehat. Karenanya, yang perlu menjadi penekanan untuk tidak terjerumus  pada tindakan korupsi, adalah kesadaran setiap individu yang perlu terbanagun dengan baik.

“KPK selain melakukan penindakan, kami melakukan 2 hal, yaitu proses penjagaan secara sistemik dalam pengelolaan keuangan negara dan insersi integritas, yang meliputi 2 sasaran, yaitu dunia pendidikan, dan juga penyelenggara negara,” ulasnya.

Ghufron menjelaskan, secara umum potensi adanya tindakan korupsi berada pada pengadaan sumber daya manusia (SDM), semisal rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), pengadaan barang dan jasa serta perizinan yang dikorupsi dengan menggunakan uang suap sebagai modus pelicin untuk memuluskan target yang diinginkan.

Reporter: Khoyrul Umam Syarif

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *