oleh

Ber-KTP Sampang, Pengungsi di Puspa Agro Sidoarjo Tetap Dijamin Bansos

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Ratusan penganut Syi’ah yang telah berikrar kembali ke Sunni ataupun yang belum, selama ini masih jadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.Terdapat 49 orang dicatat sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan  (KPM-PKH).

Karena menganut Syiah, 8 tahun lalu, mereka sempat diusir sebagian masyarakat dari tempat kelahirannya. Mereka kemudian diungsikan di Rusun Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo.

Meski terusir dari kediamannya ke lokasi pengungsian di Sidoarjo, mereka masih beridentitas dan sebagai warna negara yang berkedudukan di Sampang.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sampang Erwin Elmi Syahriyal menuturkan, pada data Januari tahun 2020, tercatat ada 49 warga pengusi di Puspa Agro, Sidoarjo yang menjadi KPM PKH. Bahkan, bantuan tersebut sudah diberikan sejak tahun 2017.

Namun dirinya mengaku, jumlah KPM PKH tersebut tidak sampai separuh dari jumlah pengungsi di Puspa Agro. Karena pengungsi itu sekitar 300 orang.

Penentuan menjadi KPM PKH tersebut, berdasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). Artinya, Dinsos Sampang tidak bisa mengajukan jika tidak mengacu pada data DTKS.

“Identitas mereka tetap di Sampang, jadi sudah sewajrnya dapat bantuan PKH dan jumlah ini diambil dari DTKS yang disalurkn sejak tahun 2017. Untuk mengajukan tidak bisa, karena ini sudah ditentukan oleh Kemensos,” ungkapnya, Rabu (18/11/2020).

49 KPM PKH tersebut terdiri dari dua desa. Yakni untuk masyarakat Desa Bulu’uran 24 KPM dan untuk masyarakat Desa Karang Gayam 25 KPM.

Adapun monitoring oleh pedamping, dilakukan secara khusus. Sebab, untuk masuk ke wilayah tersebut,tidak semerta-merta datang kemudian mendata. Tetapi harus koordinasi dulu dengan petugas terkait.

Kemudian kordinasi dengan pimpinan para pengungsi itu, Tajul Muluk, untuk menyampaikan terkait data tersebut, agar masyarakat lainnya tidak merasa disisihkan.

Bahkan dengan adanya program Bantuan Beras Bulog (BSB) untuk KPM PKH akibat dampak Covid-19 bulan lalu, dirinya mengaku sudah direalisasikan. Namun harus koordinasi dengan petugas keamanan dari Polres Sampang.

“Kemarin saat penyaluran BSB, kami datang sendiri dan koordinasi dengan pihak-pihak yang bertugas di rusun itu, jadi kami itu tidak semerta-merta datang kesana, dan meski didampingi petugas, kami tidak leluasa,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sampang Moh. Iqbal Fathoni mendukung keberadaan program tersebut. Sebab bagaimanapun,pengungsi itu masih warga Sampang.

Sehingga untuk memaksimalkan data penerima bantuan tersebut, Dinsos harus mempembaharui DTKS, karena Kemensos tidak akan mengubah data jika tidak ada usulan dari bawah.

“Kami mendukung karena pengungsi ini tidak punya lahan pekerjaan lain, namun Dinsos harus perbaharui DTKS untuk diusulkan ke kementerian,” singkatnya. (mal/waw)

Komentar

News Feed