Berdalih Miskomunikasi, Pembahasan  Raperda IKM Molor

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) DIJAMIN: Pelaku usaha mikro di Pamekasan, akan difasilitasi dengan regulasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN   – Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pamekasan, menerima usulan rancangan peraturan daerah (raperda) dari Komisi II tentang pengembangan usaha mikro dan industri kreatif. Perda tersebut, merupakan aturan guna menjamin keberlangsungan dan kemajuan para pelaku usaha mikro dan industri kreatif.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pamekasan Ach. Tatang menjelaskan, sejatinya raperda itu merupakan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2020. Namun, lantaran pembahasannya tidak bisa diselesaikan, maka dimasukkan ke propemperda tahun 2021.

Bacaan Lainnya

“Propemperda 2020 yang belum selesai dibahas, otomatis masuk ke propemperda tahun 2021,” ucapnya, Rabu (10/02/2021).

Kendati demikian, pihaknya menuturkan,  raperda telah selesai dibahas di tingkat satu. Pembahasan tingkat satu dilakukan pada bulan Oktober 2020 oleh lembaga pengusul yaitu internal Komisi II. Pada dasarnya, pembahasan tingkat dua untuk raperda itu, direncanakan selesai di tahun 2020.

Namun, di tengah perjalanan terjadi miskomunikasi. Sehingga draft raperda, molor diterima eksekutif. Rencana aturan itu, masuk ke eksekutif pada bulan Desember 2020. Akibatnya, tidak nutut untuk diselesaikan. Selama memasuki tahun 2021, Tatang mengaku telah mulai bekerja.

“Setidaknya, Kami sudah menetapkan propemperda tahun 2021. Jadi ada mis antara legislatif dengan eksekutif waktu itu,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pamekasan Abdul Fata mengaku, hingga saat ini belum menerima draft raperda tersebut. Kendati demikian, dia berjanji, pada pembahasan tingkat dua akan ikut membahasnya bersama DPRD.

Pria yang akrab disapa Fata, belum bisa menjelaskan secara spesifik mengenai isi rapaerda tersebut. Namun, spirit dari usulan raperda itu akan memberikan keleluasaan kepada para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. “Yang sifatnya masih rancangan ini, kan tidak bisa dipublikasikan. Artinya, masih rencana. Baru setelah fiks nanti, baru bisa disampaikan,” responnya. (ali/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *