Berdalih Tak Ada Anggaran, Program LP2B Dihentikan

  • Whatsapp
MANDEG: Program LP2B yang digalakkan Dispertan Sampang jalan ditempat, tahun ini tidak ada progress, karena tidak ada anggaran.

Kabarmadura.id/Sampang-Program pendataan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Sampang dihentikan. Dinas Pertanian (Disperta) setempat berdalih, sudah tidak ada anggaran khusus untuk program itu, sehingga tahun ini tidak bisa dilanjutkan.

Padahal, program LP2B itu urgen digelar, mengingat pada beberapa dekade terakhir ketersedian lahan pertanian produktif,  banyak tidak terpantau sehingga beralih fungsi menjadi lahan tak produktif.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperta Sampang Suyono mengatakan, baru tujuh kecamatan yang sudah dilakukan pendataan LP2B. Pendataan lahan pertanian itu pun dilakukan pada tahun 2018 lalu. Sedangkan lahan pertanian di tujuh kecamatan lainnya, sampai saat ini belum terdata, lantaran pada tahun anggaran 2019, dana untuk realisasi program tersebut tidak ada.

Namun demikian, pihaknya mengaku, sudah mengajukan anggaran senilai Rp300 juta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 mendatang, agar program tersebut bisa kembali direalisasikan.

“Tahun ini program LP2B belum ada progres, tetap seperti tahun 2018, masih 7 kecamatan yang sudah dilakukan pendataan, sisanya masih nunggu tahun 2020,” ujar Suyono saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (17/9).

Lebih lanjut dirinya menerangkan, sebelum lahan pertanian tersebut ditetapkan menjadi kawasan LP2B, terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi untuk menentukan dan menetapkan kawasan yang memenuhi persyaratan, agar dikembangkan menjadi penghasil dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dengan demikian, tidak semua lahan dapat dialihfungsikan sembarangan.

Pihaknya menargetkan, ada sekitar 20.917 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sampang yang menjadi kawasan LP2B. Lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B itu, tidak boleh difungsikan untuk kepentingan di luar pengambangan pertanian dan produksi pangan.

“Program pendataan LP2B ini sebelumnya ditangani Bappelitbangda, tetapi tahun ini dilimpahkan ke Disperta, maka kami tidak ada persiapan anggaran untuk melanjutkan dan menuntaskan, masih nunggu tahun depan,” dalihnya.

Sambung dia, jika lahan di Kota Bahari sudah ditetapkan sebagai kawasan produktif dan tidak serta lahan cadangan, maka langkah selanjutnya pemerintah harus menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) penetapan LP2B, sehingga keberadaan lahan tidak tergilas oleh pengembangan perumahan dan pemukiman warga secara sembarangan.

“Dalam penetapan kawasan LP2B ini, masih banyak tahapan yang harus dilalui, meliputi proses pendataan lahan di berbagai wilayah, kemungkinan LP2B ini bisa rampung pada tahun 2021 mendatang,” tukasnya. (sub/pin).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *