Berdalih untuk Membela Pekerja, Disnakertrans Sumenep Tidak Sanksi Perusahaan Pelanggar UMK

  • Whatsapp
(FOTO: KM/Razin) SEMANGAT: Salah satu kuli yang bekerja di salah satu toko di Sumenep.

Kabarmadura.id/Sumenep-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep tidak memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak menggaji buruh sesuai upah minimum kabupaten (UMK) yang ditetapkan oleh Pemprov Jawa Timur

Kepala Disnakertrans Sumenep Moh Syahrial mengatakan, pihaknya khawatir jika memaksakan semua perusahaan harus menggaji karyawan sesuai UMK, nantinya akan berimbas kepada pemutusan hubungan kerja yang justru akan menyebabkan terjadinya pengangguran.

Bacaan Lainnya

Untuk diketahui, ada 565 perusahaan yang sudah terverifikasi menyatakan siap untuk memaksimalkan gaji karyawan sesuai dengan UMK, hanya sekitar 165 dari sebelumnya hanya 57 perusahaan yang sudah melaksanakannya.

“Tapi tidak bisa dipaksakan, seperti toko dan perusahaan kecil lainnya itu karena yang menjadi korban nanti banyak pengangguran di sini nantinya. Toko-toko itu terancam bangkrut karena sudah tidak sesuai dengan pendapatannya, ya tidak bisa dipaksakan UMK,” katanya, kemarin.

Sehingga pihaknya hanya bisa memfasilitasi terhadap perusahaan yang melanggar kontrak dengan karyawan yang telah disepakati bersama sejak awal.

“Kalau misalnya tidak sesuai dengan perjanjian, baru kami bisa bertindak. Misalnya, pekerja itu menandatangani kontrak berapa gajinya setiap bulan, lalu tidak sesuai dengan perjanjian maka baru kami bisa mendampingi. Kalau UMK ya tidak mungkin, meskipun d dilaporkan tidak bakal diproses oleh pengawas dari Jatim,” imbuhnya.

Meskipun di sisi lain Syahrial melanjutkan, sesuai dengan ketentuan yang direkomendasikan oleh pihak perizinan, perusahaan yang diizinkan untuk beroperasi di kabupaten berlambang kuda terbang ini, maka secara otomatis di waktu melakukan proses perizinan pihak perusahaan sudah menyatakan siap untuk membayar karyawan sesuai dengan UMK dan jaminan BPJS.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi lV DPRD Sumenep Siti Hosna menyampikan, seharusnya Disnakertrans Sumenep tetap memaksa perusahaan agar membayar upah sesuai dengan UMK yang ditetapkan. Sebab, jika tidak mau mengikuti UMK, buat apa ada targert tersebut.

“Misalnya ada kriteria yang khusus, untuk toko berapa upah yang disanggupi. Kaji itu toko-toko takut dinilai tidak mampu tapi aslinya mampu,” paparnya. (ara/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *