oleh

Berdalih Verifikasi Data, Pencairan JPS di Bangkalan Lamban

Kabarmadura.id/Bangkalan– Pencairan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) yang diberikan oleh provinsi untuk masyarakat di kabupaten Bangkalan sampai saat ini belum ada kejelasan. Sejauh ini JPS tersebut masih dalam proses pendataan.

Hal tersebut disampaikan oleh kepala Dinas Kadis Sosial Dinsos Kabupaten Bangkalan, Wibagio. Ia menjelaskan, pencairan jaring pengaman sosial tersebut memang bantuan dari provinsi, pihaknya mengaku sampai saat ini masih dalam pendataan.

“JPS sampai saat ini masih dalam pendataan saja, sebab kita harus memverifikasi  data yang tidak berbenturan dengan bantuan yang lain, seperti BPNT, PKH dan BLT,” jelasnya, Selasa (07/7/2020).

Pihaknya mengakui untuk Bangkalan boleh dibilang terlambat, lantaran bermasalah di bidang data.

“Terkait JPS Bangkalan memang dikatakan terlambat, akan tetapi semua di kabupaten kota juga, terlambat akibat permasalahan di data,” jelasnya.

Kadinsos menuturkan bahwasannya selain pendataan pencairan JPS masih dalam proses pembuatan rekening di Bank Jatim, dalam bentuk virtual cost.

“Sekarang masih dalam tahap pembuatan rekening di Bank Jatim dalam bentuk virtual cost,” jelasnya.

Jumlah penerima bantuan tersebut tidak mencapai 10 ribu, sedangkan jatah yang diberikan oleh provinsi mencapai 10 ribu KK.

“Kita memang di jatah 10 ribu, namun data yang masuk sampai saat ini masih mencapai 9200 KK, sisanya biar nanti menyusul,” ujarnya.

Pihaknya menyebutkan bahwasannya jumlah yang sudah menyetor tersebut yang harus diutamakan terlebih dahulu, sebab jika menunggu jumlah 10 ribu KK, maka khawatir akan berdampak kepada yang lain.

Pihaknya menyatakan jika suatu saat ada data susulan maka akan diajukan, akan tetapi jika tidak ada yang mengajukan maka sisa anggaran tersebut akan dikembalikan.

“Nanti jika ada data susulan maka kami akan ajukan, akan tetapi jika tidak ada tambahan data maka kami akan kembalikan sisa anggaran tersebut,” paparnya

Penerima bantuan tersebut nabati bentuknya berupa uang tunai sebesar 200 ribu rupiah setiap bulan, berlangsung selama 3 bulan, akan tetapi lewat non tunai. Anggaran tersebut sudah dicairkan oleh gubernur, sampai saat ini masih berada di rekening PTT Dinas sosial,  dalam bentuk giro.

“Anggaran untuk JPS sudah berada di rekening PTT Dinas Sosial sebesar Rp2 miliar rupiah,” tuturnya.

Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Ambar Pramudya Wardani menuturkan, terkait JPS yang sampai saat ini  masih dalam proses pendataan saja, ia meminta agar dinas terkait menindaklanjut kejelasan tentang bantuan untuk masyarakat tersebut.

“JPS  yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan supaya terus dikawal, sebab masyarakat yang sudah melakuan pendataan meminta kepastian kapan bantuan tersebut dicairkan,”  paparnya.

“Saya harap dinas terkait lebih hati-hati saat melakukan pendataan sebab pada saat ini bantuan terhadap masyarakat cukup banyak ,sehingga butuh data yang kongkrit supaya tidak ada data yang tumpang tindih,” jelasnya. (sae/pai)

Komentar

News Feed