oleh

Berjuang Menuju Provinsi, Madura Wajib Mandiri Fiskal

 “Hal ini menunjukkan, daerah-daerah tersebut masih sangat tergantung pada dana transfer karena PAD-nya hanya cukup membiayai 5 persen kegiatan daerah.”

LA NYALLA MATTALITI: Ketua DPD RI

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN–Semangat warga Madura menjadikan pulaunya sebagai provinsi mendapat dukungan dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) La Nyalla Mahmud Mattaliti.

Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke Pamekasan dalam rangka kunjungan kerja pada 25 Februari 2021.

Namun dia mengatakan, indikator pemekaran wilayah, baik itu pembentukan provinsi baru maupun pembentukan kabupaten atau kota baru, saat ini diukur dengan kemampuan fiskal setiap daerah.

Dijelaskannya, kemandirian fiskal merupakan alat ukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, sehingga tidak tergantung pada bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat.

Kendati begitu, pihaknya mengaku telah melaporkan iktikad warga Madura untuk menjadikan Madura sebagai provinsi kepada Wakil Presiden RI, KH. Makruf Amin selaku ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

“Namun ukuran pemerintah masih sama. Yakni, kemandirian fiskal daerah. Sehingga pemerintah masih melakukan moratorium otonomi daerah,” jelasnya.

Diungkapkannya, sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki kemandirian fiskal. Pada tahun 2018, sebanyak 10 dari 34 provinsi belum memiliki kemandirian fiskal, sehingga masih membutuhkan suntikan anggaran dari pemerintah pusat. Jumlah itu menurun menjadi 8 provinsi pada tahun anggaran 2019.

Sementara untuk kabupaten dan kota,pada tahun 2018, ada 471 dari 508 kabupaten atau kota yang belum memiliki kemandirian fiskal. Data itu menurun menjadi 458 kabupaten atau kota pada tahun anggaran 2019. Pihaknya berharap, Pamekasan tidak termasuk pada kabupaten yang belum mandiri.

“Hal ini menunjukkan, daerah-daerah tersebut masih sangat tergantung pada dana transfer karena PAD-nya hanya cukup membiayai 5 persen kegiatan daerah,” tambahnya.

Pihaknya berharap, dengan konsep Desa Tematik yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, kemandirian ekonomi mulai dibangun dari desa-desa sehingga di masa yang akan datang, Pamekasan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian fiskal.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam juga optimis, konsep desa tematik dapat menjadi gapura kebangkitan ekonomi daerah dimulai dari desa-desa. Pamekasan akan menjadi kabupaten yang memiliki potensi lengkap di masing-masing desanya.

“Prinsip kami, desa tematik dibangun atas dasar prinsip partisipatif,” tukasnya. (ali/waw)

PROVINSI

  • 2018: 10 dari 34 provinsi belum memiliki kemandirian fiskal
  • Turun jadi 8 provinsi pada tahun anggaran 2019

KABUPATEN/KOTA

  • 2018: 471 dari 508 kabupaten/kota belum memiliki kemandirian fiskal
  • Menurun jadi 458 kabupaten/kota di tahun 2019

Sumber: DPD RI

PAD dan APBD PAMEKASAN

APBD 2018: Rp1,7 triliun

PAD    : Rp163 miliar

Perimbangan   : Rp1,2 miliar

Pendapatan lain : Rp333 miliar

 

APBD 2019: Rp1,9 triliun

PAD    : Rp173 miliar

Perimbangan   :  Rp1,3 miliar

Pendapatan lain : Rp353 miliar

:

APBD 2020    : Rp1,8 triliun

PAD                : Rp184 miliar

Perimbangan   : Rp1,2 miliar

Pendapatan lain : Rp363 miliar

Sumber: Perda 7/2017, Perda 10/2019, Perda 21/2019 Pamekasan

Komentar

News Feed