oleh

Bersama, Perangi Politik Uang

Oleh Farisi Aris*

Tinggal beberapa bulan lagi, kita kembali akan melaksankan salah satu hajat politik kita, yakni pilkada serentak. Namun, perhelatan pilkada serentak tahun ini nampaknya cukup memprihatinkan. Sebab, hasil survei politik uang yang baru dirilis Sindikasi Pemilu dan Demokrasi sungguh sangat memprihatinkan. Lebih 60 persen pemilih pilkada 2020 siap menerima sogokan dari para calon kepala daerah. Bahkan mereka menganggap money politics itu sudah biasa. Meski terancam pidana.

Angka 60 persen adalah hasil survei di Jawa. Sementara itu di Sumatra mencapai 62,95 persen. Di Kalimantan lebih tinggi lagi, yakni 64 persen. Money politics adalah rezeki. Pengganti penghasilan lantaran hari itu harus pergi ke tempat pemungutan suara (TPS). Begitulah anggapan mereka (Jawa Pos, 3/7/2020).

Membaca hasil survei itu, sebagai warga demokrasi saya merasa terpukul dengan temuan ini. Sejak lama, sebenarnya saya sudah merasa “sedih” dengan praktik politik macam ini. Dan menginginkan praktik politik yang ingkonstitusional ini segera binasa dari kehidupan politik kita. Sebab, praktik politik semacam itu sangat mengancam terhadap eksistensi dan masa depan demokrasi yang selama ini kita rawat bersama. Akan tetapi, mau bagaimana lagi, posisi saya sebagai mahasiswa tak banyak mengamini untuk menuntas-tuntas itu segera.

Akhirnya, saya hanya banyak berdoa semoga penegak hukum dan pihak berwajib lainnya bisa sesegera mungkin menyelesaikan masalah “nyata” dunia politik kita ini. Sembari berusaha mengampanyekan betapa bahayanya politik uang ini kepada lingkungan sekitar, mulai kepada keluarga, teman-teman mahasiswa hingga lapisan masyarakat yang sekiranya dapat saya ajak untuk memerangi politik uang. Setidaknya mengajak mereka untuk memerangi politik uang mulai dari diri sendiri.

Politik uang, bagi saya bukanlah masalah baru dalam dunia politk kita. Di setiap perhelatan pesta demokrasi praktik politik yang satu ini terus mewarnai jagat politik negeri kita tercinta. Di tingkat desa, bahkan. Padahal hukum agama ataupun hukum positif kita sama-sama mengharamkannya. Pertanyaannya kemudian, mengapa hal ini masih bisa terjadi, dalam setiap Pemilu, bahkan?

Mengenai pertanyaan itu ada tiga jawaban yang ingin saya kemukakan. Pertama, lemahnya penegakan hukum kita yang mengatur/melarang politik uang. Kelemahan itu bisa dibuktikan dengan minimnya sindikasi kasus politik uang yang dibongkar. Sebagaimana dikatakan Abhan, ketua (Bawaslu) RI, di pilkada 2018 lalu hanya ada 22 kasus yang sampai ke putusan peradilan (JP, 3/7/2020). Padahal, hampir di semua daerah bisa dipastikan ada permainan politik uang ini.

Bahkan, dari saking lemahnya, Purwodadi Joko Widodo (2019) juga menyoroti betapa timpangnya hukum kita mengatasi masalah politik uang ini. Dalam novelnya Opera Jelaga ia menulis bahwa politik uang yang selama ini telah mengakar di masyarakat kita dan merusak sendi-sendi demokrasi tak lebih hanya jadi perhatian para pengamat saja. Artinya, menurut Purwodadi dalam hal ini aparat penegak hukum bisa dikatakan absen dalam upaya menjaga demokrasi dari kotoran-kotoran semacam politik uang.

Seharusnya, dengan adanya sejumlah regulasi yang mengatur dan melarang politik uang ini, UU No 10 Tahun 2016, misalnya, seluruh elemen penegak hukum semestinya berpikir keras bagaimana membongkar kasus yang masif terjadi ini. Dengan kata lain, tidak hanya menunggu laporan masyarakat semata. Jika hanya menunggu laporan, bisa ditebak akan nir-hasil. Sebab, mayoritas masyarakat sama-sama menjadi penikmat atas politik uang.

Jadi, adalah muhal masyarakat mau melaporkan suatu kasus yang bersangkutan dengan dirinya sendiri. Satu-satunya jalan, harus ada tim independen yang bergerak dan mengawasi di lapangan.

Kedua, kemiskinan. Pada bagian ini, boleh jadi masyarakat kita sudah paham bahwa politik uang adalah perbuatan inkonstitusional, mencederai demokrasi dan kehidupan berbangsa. Akan tetapi, karena didesak kebutuhan dan lapar, masyarakat tidak punya banyak pilihan lagi. Terpaksa mengambil meski bertentangan dengan nuraninya. Hal ini, sangat selaras dengan pernyataan Rasul Saw. bahwa kemiskinan cenderung membawa manusia pada kekufuran.

Apalagi di situasi krisis karena pandemi saat ini, yang kebanyakan masyarakat kehilangan mata pencahariannya, yang berakibat pada kematian akal sehatnya; mereka yang tertekan kebanyakan tak lagi peduli baik-buruk. Bahkan, beberapa hari yang lalu ramai di media sosial “suami menjual istri” demi sesuap nasi. Jika separah ini keadaannya, jangankan menerima uang sogok paslon, mencuri pun bisa saja dilakukannya.

Kemudian, jika benar kemiskinan atau ketidaksejahteraan adalah sebab utamanya, maka PR kita bersama ke depannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi memutus rantai persebaran virus demokrasi berupa politik uang. Pentingkah? Penting. Mendesakkah? Tentu. Lebih mendesak dari sekadar berdebat RUU HIP, bahkan.

Ketiga, lemahnya integritas pasangan calon (paslon). Sebagaimana mafhum diketahui, sumber utama dari praktik politik uang ini adalah paslon. Logikanya, tidak akan ada rakyat yang akan menerima sogok jika tidak ada paslon yang mau menyogok. Jadi, sangat tidak mungkin kalau paslon yang berintegritas tinggi dan menjungjung tinggi konstitusi masih mau melakukan politik uang.

Karena itu, bagi saya partai politik (parpol) harus ambil peran yang semestinya di sini. Artinya, melihat dari banyak kasus yang terjadi parpol harus evaluasi diri. Bagaimana dalam mengusung paslon parpol harus benar-benar mengusung yang berintegritas tinggi. Tidak hanya memikirkan kemenangan dan kekuasaan dengan cara-cara kotor. Selain itu, sebagai pengusung parpol juga harus mengawal kampanye paslon yang diusung. Jangan sampai politik uang menjadi alat untuk meraup suara rakyat. Jika tidak mau mengawal dan menyuguhkan paslon yang berintegritas, sebaiknya berhenti saja jadi parpol. Itu lebih baik.

Akhirnya, marilah kita bertaubat dari politik uang. Kita wujudkan pilkada serentak yang bersih, jujur, adil dan demokratis. Tanpa politik uang; kita memang; demokrasi pun tenang.

Selain itu kita juga harus ingat bahwa, politik uang adalah cikal-bakal dari kekuasaan yang korup. Bersama, mari kita perangi politik uang. Dengan cara memuulai dari kita sendiri; keluarga; sanak saudara; teman dan seterusnya. Wallahu A’lam.

*)Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta

 

Komentar

News Feed