Berstatus Caleg, Masih Aktif di TA Kabupaten

  • Whatsapp

Kabarmadura.id-Kendati sudah terdaftar sebagai calon anggoya legislatif di Kabupaten Sampang pada memilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang, tenaga ahli (TA) pendamping desa tingkat Kabupaten Sampang atas nama Mujiburrohman masih aktif bekerja dan mendapat honor.

Kendati demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang tidak memberhentikan. Padahal TA dan pendamping desa (PD) tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Padahal untuk menjadi caleg, harus diusung dari partai politik. Hingga saat ini, TA kabupaten yang nyaleg belum disikapi dan diberhentikan.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintah Desa DPMD Sampang Suhanto mengatakan, kewenangan memberhentiakn TA yang menajdi caleg melekat instansi pemberi kerja yaitu Kementerian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Namun pihaknya sudah melayangkan surat kepada pemerintah provinsi terkait persoalan TA yang menjadi caleg.

“Kami sudah laporkan secara tertulis kepada provinsi, namun sampai sekarang belum ada tindakan,”ucap Suhanto saat dikonfirmasi Kabar Madura.

Kata Suhanto, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat tembusan mundur dari TA yang bersangkuatan. Namun, pihaknya memilih sikap tidak memberhentikan TA yang menjadi caleg, dengan alasan tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan.

“DPMD sudah tidak menggunakan Mujibburrah sebagai TA lagi, biar TA yang lain saja yang bekerja, Namun kami tidak bisa memecat, karena buka pemberi kerja,” bebernya.

Sementara itu, TA Kabupatan Sampang yang menjadi caleg, Mujiburrohman  menjelaskan, tenaga pendanping profesional (TPP) tidak ada larangan menjadi caleg pada pemilu 2019, selama tidak menjadi pengurus partai politik. TPP yang menjadi caleg, wajib mundur manakala sudah dilantik.

Menurut dia, selama belum ada keputusan terpilih dan dilantik menjadi wakil rakyat, maka dirinya tidak memiliki kewajiban untuk mundur dari jabata sebagai TA kabupaten. Karena dalam SOP P2TPP tidak ada larangan.

Mujib membeberkan, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah mengelurkan surat edaran kepada seluruh DPMD provinsi dengan nomor 2187/PMD.04.01/XI/2018 tertanggal 11/12/2018 prihal penegasan SOP P2TPP.

Dalam regulasi itu ditegaskan, TPP tidak wajib mundur setelah ditetapkan menjadi calon tetap pada Pemilu Legislatif 2019 selama tidak menjadi pengurus partai.

”Iya, saya misih aktif menjabat dan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai TA kabupaten, toh tidak larangan meski saya menjadi caleg. Saya sudah mundur dari pengurus partai tertanggal 26 Maret 2017 silam,”singkatnya.

Untuk diketahui, Mujiburrohman menjadi caleg di Sampang diusung oleh parati PKB di daerah pemilihan (dapil) 1 meliputi Kecamatan Sampang, Torjun dan Pengarengan. (sub/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *