Berulang Kali Didemo Warga, BPN Belum Ada Solusi Soal Lahan Terlantar PT PKHI

(FOTO: KM/HELMI YAHYA) PROTES: Berulang kali didemo warga, BPNBangkalan belum dapat solusi soal lahan terlantar PT PKHI.

KABARMADURA.ID | BANGKALANPuluhan masyarakat gabungan dari tiga kecamatan, yakni Socah, Kamal dan Labang Bangkalan kembali mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan.

Kedatangan mereka ingin menagih janji dan mempertanyakan tindak lanjut tuntutan pencabutan nomor identifikasi bidang (NIB) tanah milik warga dan pecaton yang diklaim oleh PT. PKHI (Perkasa Krida Hasta Indonesia) atau dulunya PT Semen Madura.

Salah satu orator Abd. Hasin mengatakan, dulu pada tahun 1980, PT Semen Madura membeli tanah milik beberapa warga yang berada di tiga kecamatan tersebut. Namun, sebagian ada yang dibayar dan tidak. Selain itu, tanah milik desa juga diklaim juga.

Bacaan Lainnya

“Sekitar 30 persen dari 470 hektar tanah milik warga yang belum dibayar tapi diklaim. Lalu, ada 5 persen tanah percaton juga diklaim juga,” katanya saat orasi.

Namun, sejak tahun 2021, PT. PKHI yang mengaku bentukan dari PT Semen Madura itu muncul dan mengklaim tanah yang sebagian tanah sudah dibuat usaha oleh warga sekitar. Hal itu membuat masyarakat sekitar kaget mendengarnya.

“Memang sudah ada yang bayar, ada yang tidak. Tapi, yang dibayar ini misalnya, dalam aturan tertulis, jika selama 40 tahun tidak digunakan, maka masyarakat sekitar boleh memanfaatkan tanah itu,” tuturnya.

Hasin menyayangkan tindakan pihak BPN. Menurut pengamatannya, BPN tidak serius dalam menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi tersebut. Jika tetap tidak ada perkembangan atas tuntutan, dia mengancam akan demo lebih banyak lagi. Sebab, selama tiga bulan sudah dibiarkan ternyata malah tidak ada solusi.

“Kami tidak main-main. Kami datang dari desa ini tidak untuk kepentingan lain, hanya untuk tanah tanah ahli waris yang diklaim tanpa tanggung jawab,” tegasnya.

Sementara Kasi Kantor Survey dan Pemetaan Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Bangkalan Baliyo Muryono mengaku pihaknya belum ada tindak lanjut perihal pencabutan NIB. Selama tiga bulan, sejak awal didemo, jawaban tetap, yakni dalam tahap verifikasi.

“Butuh konfirmasi dulu kepada pihak terkait dan pemerintah daerah setempat untuk lakukan pencabutan NIB,” ulasnya.

Perihal kinerjanya disebut lambat, pihaknya berdalih, dalam pencabutan NIB tidak mudah, ada prinsip kehati-hatian yang didahulukan. BPN perlu melakukan pemeriksaan dalam proses jual beli, apakah sah atau tidak.

“Kami sudah melakukan konfirmasi dari pihak PT. PKHI. Tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut,” tandasnya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.