Berulangkali Diajukan , Penerima BST Terus Dikurangi Kemensos

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) DIPANGKAS: Dinas Sosial Bangkalan melakukan verifikasi validasi DTKS.

KABARMADUR.ID, BANGKALAN-Tahun 2021, verifikasi validasi (verval) data penerima bantuan sosial (bansos) mulai didata kembali. Dari ribuan data penerima bansos melalui bantuan pangan non tunai (BPNT), ada sekitar 29 ribu kartu keluarga (KK) dicoret.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan Wibagio Suharta mengatakan, tahun 2021 penerima BPNT sebanyak 71.089keluarga penerima manfaat (KPM). Jika dibandingkan tahun 2020, jumlah penerima BPNT masih di angka 90 ribu KPM. Wibagio menjelaskan, pencoretan 29 ribu KPM itu dilakukan oleh Kemensos.

Bacaan Lainnya

“Dari data bulan Desember 2020, awal tahun ini ada sekitar 29 ribu data terhapus,” kata Wibagio.

Katanya, pencoretan itu dilakukan karena tidak memenuhi persyaratan. Dihapusnya 29 KPM menjadi penerima BPNT ini, Wibagio menjelaskan, karena KPM yang tidak teregistrasi. Artinya, 29 ribu KPM tersebut ada kesalahan pada input data kependudukan.

“Juga ada yang graduasi dan lain sebagainya,” jelasnya mengenai adanya penghapisan data KPM karena beberapa  hal.

Sedangkan untuk penerima bansos melalui bantuan sosial tunai (BST), pihaknya tahun ini telah mengajukan sekitar 6 ribu KPM. Namun, data yang turun hanya 3.609 KPM. Penentuan itu sepenuhnya menjadi wewenang Kementerian Sosial (Kemensos).

Tetapi hingga saat ini, Wibagio belum mendengar informasi adanya tambahan penerima BST dari Kemensos. Padahal kata dia, sebelumnya BST memang diberikan bertahap. Pihaknya juga belum mendapat alasan kenapa yang turun hanya separuhnya dan tidak ada tambahan penerima BST lagi.

“Kami belum tahu kenapa kok gak turun lagi, pusat (Kemensos, red) belum memberikan alasan kenapa tidak semua bisa menerima BST,” terang Wibagio untuk menunjukkan bahwa pihaknya tidak berwenang menentukan jumlah KPM penerima bansos.

Sedangkan untuk penerima bansos lewat Program Keluarga Harapan (PKH)tahun 2021, sebanyak 59.485 KPM. Jumlah itu juga ada penurunan dibanding tahun lalu. Pada Desember 2020 lalu, masih ada 68 ribu KPM, tapi kini tinggal 67 ribu KPM.

Terpisah, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan meminta Dinsos memperbaiki data agar tidak ada lagi penerima BPNT yang tidak tehapus. Dia juga menuntut Dinsos segera mencoret penerima bansos yang sebenarnya tidak layak masuk menjadi penerima bantuan.

“Sehingga, terobosan yang kami sarankan segera memasang lebelisasi pada keluarga misikin menjadi penerima bantuan,” tuturnya.

Sedangkann jika ada yang menolak, maka harus dicoret dari data penerima. Dia mengingatkan, bank penyalur juga mengevaluasi agar tidak muncul masalah distribusi bansos.

“Verifikasi lagi mana yang mampu dan mana yang tidak mau,” pungkasnya. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *