Besarnya Anggaran Pendidikan di Bangkalan Disebut Kurang Berdampak pada Kualitas

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) TERPURUK: Perkembangan IPM Bangkalan pada sektor pendidikan tidak menunjukkan perkembangan kendati Disdik Bangkalan telah memaksimalkan kinerjanya.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN- Besaran anggaran untuk Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan yang mencapai Rp624.6 miliar, dikritik Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani (FKHN) DPRD Bangkalan Musawwir.

Penyediaan anggaran sekira 28,23 persen dari R-APBD Bangkalan tahun anggaran 2022 tersebut, lantaran kualitas pendidikan masih berada di peringkat 37 dari 38 daerah di Jawa Timur. Diketahui, APBD Bangkalan tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp2,2 triliun.

Bacaan Lainnya

Menurut Munawwir, besarnya anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kualitas pendidikan di Bangkalan. Bahkan, Musawwir meminta Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bambang Budi Mustikaa dicopot atau diganti.

“Kepala dinas pendidikan perlu diganti dengan orang yang lebih tepat.  Karena selama ini dengan anggaran yang banyak, tidak mampu meningkatkan pendidikan di Bangkalan,” ujarnya.

Sebagai bukti bahwa kualitas pendidikan belum ada peningkatan, dia menyebut indeks pembangunan manusia (IPM) Bangkalan yang berada di peringkat paling bawah, bersama dengan Kabupaten Sampang. Sehingga anggaran besar itu dinilai tidak memberikan dampak terhadap peningkatan pendidikan di Bangkalan.

“Peringkat ini seolah bertahan di Bangkalan menjadi yang terburuk pada beberapa tahun terakhir,” ulasnya.

Karena itu, Musawwir meminta eksekutif untuk mengoreksi belanja daerah TA 2022 agar lebih efisien, khususnya pada pos belanja pegawai. Dia meminta belanja pegawai disesuaikan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 atau Permendagri Nomor 27 tahun 2021.

Pemkab Bangkalan juga dituntut meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD), mengingat R-APBD TA 2022 masih mengandalkan dana transfer dari pusat.

“Fakta ini menunjukkan bahwa Pemkab Bangkalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Mencerdasi hal tersebut, PAD Bangkalan pada rancangan APBD TA 2022 logis harus ditingkatkan untuk melaksanakan otonomi daerah,” tandasnya.

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Disdik Bangkalan Bambang Budi Mustika mengaku sudah berusaha maksimal dalam mengupayakan peningkatan angka rata-rata sekolah siswa. Karena hampir semua anak di Bangkalan sudah sekolah.

“Kalau memang tidak ada peningkatan, lalu bagaimana sekarang melihat sudah minim siswa yang tidak sekolah,” tuturnya.

Kata Bambang, jika memang masih ada kekurangan, maka alangkah lebih baik diberikan solusi yang baik. Sedangkan jika acuannya adalah data IPM, maka data tersebut harus dibedah dan dicari bagaimana dan penyebabnya angka tersebut masih rendah.

“Mari sama-sama dibuka datanya, lalu setelah itu dievaluasi bersama,” tegasnya.

IPM PENDIDIKAN BANGKALAN SATUAN TAHUN

HARAPAN LAMA SEKOLAH

2016: 11,56

2017: 11,57

2018: 11,58

2019: 11,59

2019: 11,6

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

2016: 5,13

2017: 5,14

2018: 5,33

2019: 5,66

2020: 5,95

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *