Biaya Hotel Pimpinan DPRD Sumenep Rp8,5 Juta per Hari

  • Whatsapp
(KM/Razin) MEWAH: Komisi I DPRD Sumenep menilai ada ketimpangan di Perbup Nomor 77 Tahun 2019, lantaran tidak ada sandaran hukumnya.

Kabarmadura.id/Sumenep-Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep terus mempersoalkan ketimpangan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Perjalanan Dinas dan Pakaian Dinas Bagi Pimpinan Daerah dan Anggota DPRD Sumenep.

Dalam perbup tersebut, tercantum biaya penginapan atau hotel untuk lokasi luar Jawa Timur sebesar Rp8.520.000 per hari untuk pimpinan. Sementara untuk anggota DPRD Rp1.490.000 per hari, sementara untuk daerah lokal sebesar Rp4 juta dan untuk anggota Rp1.600.000.

Nominal tersebut, atas permintaan pimpinan DPRD Sumenep, agar sama sengan nominal perjalanan dinas pejabat negara seperti bupati dan wakil bupati.

Namun Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menyampaikan, peraturan tersebut sangat tidak elok, karena yang terhitung pejabat negara adalah bupati dan wakil bupati. Sementara untuk pimpinan DPRD, tidak terkaver. Sebab, terdapat banyak perbedaan mencolok meski status pimpinan dewan dengan anggota adalah garis koordinatif.

“Kami di Komisi I ingin memastikan seluruh kegiatan kelembagaan yang berakibat pada timbulnya hak keuangan, sebaiknya dipertimbangkan dengan lebih cermat dan bijaksana, sebab kelalaian tim perumus perbup yang mengatur hal itu, bisa berimplikasi audit keuangan di setiap akhir tahun,” katanya, Senin (20/1/2020).

Perbup tersebut, sejatinya sudah diundangkan sejak tahun 2019 dan sudah sah dipakai sebagai dasar perjalanan dinas (perdin). Namun Komisi I DPRD Sumenep tetap mempersoalkan nominal biaya perdin tersebut.

Selain itu, juga sudah memanggil tim perumus perbup tersebut, antara lain kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan, Kabag Hukum Setkab Sumenep, Kabag Hukum Sekretariat DPRD bersama Sekretarus DPRD Sumenep, Jumat (17/1/2020) lalu. Setelah pemanggilan itu, Komisi I kemudian menggelar rapat internal untuk membahas hal itu, Senin (20/1/2020).

Menurut Darul, regulasi itu wajib direvisi, setidaknya selisih biaya perdin antara pimpinan dan anggota dewan tidak jauh. Kata politisi PDIP iini, adalah bermaksud untuk menjaga komitmen wakil rakyat agar lebih bijak dalam menggunakan fasilitas. Karena secara regulasi, tidak ada sandaran terhadap penentuan anggaran tersebut.

Setelah rapat di Komisi I tersebut, pihak Pemkab Sumenep akhirnya setuju melakukan revisi atas nama asas keadilan.

“Marwah pimpinan DPRD harus kita jaga bersama, jangan sampai yang diterima pimpinan dewan yang seolah memfasilitasi pimpinan, tapi malah membuat pimpinan tersudut karena dianggap tak berempati pada kondisi sosial masyarakat,” imbuhnya.

Sedangkan pimpinan DPRD Sumenep Abd Hamid Ali Munir enggan menanggapi persoalan itu. “Kan secara perbup sudah seperti itu kenyataan, ya sudah,” katanya.

Sementara itu, selaku tim yang terlibat dalam pembuatan perbup, Kabag Hukum Setkab Sumenep Hisbul Wathan berjanji akan mengkaji kembali permintaan revisi perbup tersebut jika dinilai ada ketimpangan.

“Ya kami akan melakukan pengkajian dengan mengambil referensi dari provinsi nanti, karena daerah sendiri mempunyai kebijakan sendiri untuk itu, tunggulah akan kami kaji ulang apakah harus direvisi atau gimana nanti,” tanggapnya. (ara/waw)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *