oleh

Biaya Operasional Membengkak, Petani Garam di Sampang Wadul PUPR

Kabarmadur.id/Sampang -Sejumlah petani garam dari Desa Asem Nonggal, Kecamatan Jrengik, Sampang mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat. Kedatangan mereka untuk mengadukan kebijakan penggunaan akses jalan Desa Asem Nonggal-Panyepen yang dilakukan pembatasan tonase, sehingga merugikan petani garam di desa setempat.

Mahmudi salah satu perwakilan warga Desa Asem Nonggal mengungkapkan, akses jalan utama di desanya itu, sudah biasa dilintasi truk pengangkut garam dengan muatan seberat delapan ton, tapi setelah dilakukan pengerjaan peningkatan jalan, malah sekarang hanya bisa dilintasi dengan tonase seberat empat ton saja.

Akibatnya, untuk mengangkut sisanya, para petani arus mengeluarkan biaya operasional tambahan dengan menggunakan kendaraan lain. Tak hanya itu, biaya operasional untuk tukang angkut garam juga bertambah.

“Jelas pembatasan tonase ini sangat memberatkan petani garam, karena dalam satu truk ini bisa merugi sebesar Rp620 ribu, kalau kayak gini, kami bukan untung tapi buntung, karena biaya operasional membengkak,” ucap Mahmudi, Senin (4/11)

Lanjut dia, kerugian yang dialami para petambak garam juga terjadi di saat harga garam Rp28 ribu per satu karung atau seberat 70 kilogram. Saat itu, garam milik warga malah tidak bisa didistribusikan ke luar, karena terhambat pengerjaan program peningkatan jalan yang baru selesai beberapa hari yang lalu.

“Petambak garam juga kelewatan harga garam yang tinggi yakni Rp28 ribu, saat harga sudah turun drastis yakni Rp16 ribu per sak. Masyarakat sangat dirugikan, karena garam tidak terjual dan tertimbun. Kalau seperti ini, lantas siapa yang akan bertanggung jawab,”kesalnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Sampang Ach Hafi tidak menampik, manakala pemerintah daerah sedang mengerjakan program peningkatan infrastruktur jalan di Desa Asem Nonggal itu. Program itu, bertujuan membantu masyarakat untuk peningkatan transportasi dan perekonomian masyarakat Sampang.

Pihaknya mengakui, adanya aturan yang harus dilalui, jika memang tonase delapan ton, maka janganlah dilintasi dengan muatan 10 ton atau lebih, karena hal itu dapat merusak kondisi jalan, terlebih jalan masih baru diperbaiki.

“Keluhan masyarakat ini karena kurangnya koordinasi dan sosialisasi dari pihak pemerintahan desa kepada masyarakat setempat. terkait batasan tonase ini tujuannya baik, agar jalan tidak cepat rusak, disisi lain ada warga yang merasa dirugikan, tetapi sudah teratasi semua,” kelitnya.

Untuk diketahui, akses jalan Desa Asem Nonggal sudah dijadikan akses jalan utama oleh masyarakat, proses pengerjaan peningkatan jalan itu, sudah selesai pada 28 Oktober 2019 dengan menelan anggaran Rp2,9 miliar dari APBD 2018. (sub/pin)

 

Komentar

News Feed