oleh

Bidan Dianggap Lalai Membuat Bumil Bersalin Mandiri di Depan Rumahnya

Kabarmadura.id/SAMPANG-Menyikapi dugaan kelalaian bidan terhadap pasiennya yang terjadi pada 4 Juni 2020 lalu,Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang memanggil Komisi IV DPRD Sampangpihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Kamis (9/7/2020).

Komisi IV menjadikan kelalaian yang diduga dilakukanoknum bidan dalam melayani ibu hamil di Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang, Sampang itu, sebagai bahan evaluasi kepada Dinkes Sampang dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain minta kualitas pelayanan kesehatan ditingkatkan, Komisi IV juga meminta klarifikasi kasus tersebut.

Diketahui, peristiwanya saat ibu hamil itu datang sekitar pukul 23.00 WIB,namun pasien tersebut justru melahirkan secara mandiri di depan rumah bidan. Sebab bidan tersebut tidak bisa melayani penanganan medisnya.

Dalam pertemuan dengan Dinkes itu, Ketua Komisi IV DPRD Sampang Musaddak Halili menyarankan, jika kasus yang dilakukan oknumbidan itu dinilai melanggar hukum dan etika profesi kebidanan, maka dirinya minta agar secepatnya mencabut izin praktik yang bersangkutan.

“Kami minta pihak Dinkes segera menyelesaikan persoalan ini dan dilaporkan ke kami semua,” ucap Musaddak Halilidi ruang kerjanya,Kamis (9/7/2020).

Namun dia juga meminta Dinkes tidak hanya segera menyelesaikan persoalan itu,namun juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebab menurut penilaiannya, kualitas pelayanan kesehatan di Sampang masih relatif buruk.

Khusus untuk kasus itu,dia meminta Dinkes tidak melindungi oknum bidan itu, karena menyangkut marwah institusi, baik Dinkes dan lembaga legislatif.

“Kami sudah mendengarkancerita kronologis dan keterangan kejadian kasus ini, dari berbagai pihak, tapi anehnya keterangnya masih berbeda-beda, ada yang bilang gugur, sakit dan lain-lain. Makanya kami desak Dinkes untuk mendalami lebih serius dan jangan melindungi, harus profesional, kami tunggu laporanya,”ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinkes Sampang Agus Mulyadi menjelaskan, untuk kasus bidan itu, alasan yang bersangkutan tidak bisa melayani karena sakit sudah beberapa hari. Hal itu diketahui berdasar penelusuran dengan mengumpulkan keterangan bidan lain. Kebetulan, bidan itu membuka praktik bidan mandiri (PBM), jadi sebenarnya itu bukan kewenangannya.

“Setelah kami terlusuri dan klarifikasi ke yang bersangkutan terkait hal-hal yang tidak prosedural, ternyata memang yang bersangkutan ini sakit,” jelas Agus.

Mengenai pencabutan izin praktik, menurutnya perlu ada prosedur yang harus dilalui, salah satunya pengkajian dari sisi etika profesi. Sementara yang berhak merekomendasikan penilaian dari segi etika adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Jika hasilnya menyalahi aturan, dia berjanji akan mengeluarkan rekomendasi. Sedangkan yang berwenang mencabut izin praktiknya adalah bupati Sampang.

“Yang jelas, kami akan terus dalami kasus ini, kami akan menggandeng pihak terkait dalam proses penyelesaian kasus ini, kapasitas kami bukan pencabut izin praktik, hanya merekomendasi kepada pihak yang berwenang,”tukasnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed