Biduan dan Pekerja Seni Bangkalan Merasa Didiskriminasi Izin Keramaian

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) SAMPAIKAN ASPIRASI: Para aliasnsi pekerja seni di Bangkalan saat menggelar aksi di depan kantor bupati Bangkalan, Kamis (3/6/2021).

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Puluhan biduan dangdut dari Kota Salak melakukan aksi demo di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Rabu (3/6/2021). Aksi dari pegiat kesenian itu mengkritisi izin hiburan dan keramaian yang dinilai tebang pilih. Sehingga hal tersebut membuat mereka hampir kehilangan pekerjaan dan sumber mata pencaharian.

Salah seorang orator aksi, Ayu Kumala Sari menyampaikan, ada beberapa kegiatan yang mengundang keramaian di Kota Dzikir dan Shalawat dibiarkan, walaupun di tengah suasana wabah Covid-19.

Bacaan Lainnya

“Namun jika pedangdut biduan ingin manggung malah tidak diizinkan. Seperti sandur dan habsyian dibiarkan walaupun mengundang kerumunan. Sedang kami dilarang, ini jelas tidak adil,” kata Ayu.

Sementara, dia dan seniman lainnya memang bergantung pada pekerjaan manggung sebagai penghibur melalui musik. Namun pekerjaannya yang bergantung dari kegiatan manggung, justru dilarang dengan alasan menimbulkan keramaian.

“Kami sebenarnya juga takut, tapi kami juga tak mau mati konyol karena kelaparan,” keluhnya.

Dalam aksi tersebut, para seniman mendesak Pemkab Bangkalan memberikan izin kepada pencinta musik untuk menggung. Para seniman juga berjanji akan menerapkan protokol kesehatan dan sebisa mungkin akan melakukan pembatasan. Asalkan izin diberikan dan tidak mendadak dibubarkan.

Setelah melakukan audiensi, para seniman tersebut mendapatkan izin dan penjelasan pengajuan kegiatan manggung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan, Taufan Zairinsjah.

Sekda Kabupaten Bangkalan, Taufan Zairinsjah menyampaikan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) terjadi di semua daerah, termasuk di Bangkalan yang diperpanjang hingga 14 hari. Karena penyebaran Covid-19 semakin meningkat. Perpanjangan itu sesuai instruksi Permendagri Nomor 12 Tahun 2021.

Namun, jika seniman ingin manggung tetap diperbolehkan, dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, sebelum kegiatan yang mengundang penonton itu dilaksanakan, diharuskan meminta izin terlebih dahulu ke tim satuan tugas (satgas) Covid-19 tingkat kecamatan.

“Nanti dari tim satgas itu akan melakukan assesmen, untuk memastikan dalam pelaksanaannya sesuai prokes,” tuturnya.

Taufan juga memastikan bahwa tidak ada upaya diskrimimasi dan mempersulit izin manggung tersebut. Semua sudah diatur. Tentu juga menyesuaikan kondisi lingkungan tersebut.

“Kami tidak pernah mendiskriminasi begitu, hanya saja kan juga harus melihat kondisi penyebaran Covid-19 di daerah itu,” pungkasnya. (hel/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *