BKPSDM dan Inspektorat Sanksi ASN Nakal

  • Whatsapp
(KM/IMAM MAHDI) KEDISIPLINAN: ASN yang nakal akan diberikan sanksi.

Kabarmadura.id/SUMENEP-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep akan tetap memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) yang tidak bekerja secara maksimal dan profesional.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Abd. Madjid melalui Kepala Bidang (Kabid) Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) Sumenep Linda Mardiana mengatakan, pihaknya akan menindak tegas pada ASN yang nakal. Sebab, pemkab sudah memberikan kebijakan pemangkasan pada jam kerja ASN di bulan Ramadan.

Bacaan Lainnya

“Jika ASN masih nakal karena alasan bulan Ramadan, maka akan ada sanksi tegas nantinya,” katanya, Minggu (3/5/2020).

Dia mengaharapkan pada ASN untuk meningkatkan komitmen, loyalitas, dan kerja profesional. Hal itu semata-mata untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Pemangkasan waktu sudah dilakakan maka bagi ASN harus kerja maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Sumenep Titik Suryati mengingatkan ASN agar melaksanakan amanah dengan sungguh-sungguh. Sebab, mereka sudah disumpah untuk mengabdi dan melayani masyarakat dengan baik dan santun.

“Kami akan menindak tegas ASN yang nakal sesuai petunjuk bupati nantinya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tindakan itu bertahap dari sanksi ringan hingga berat. Sanksi ringan akan diberi peringatan sedangkan sanksi berat jika terpaksa akan diberhentikan dari jabatan ASN.

“Kami harap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap produktif selama Ramadan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sesuai instruksi bapak Bupati Sumenep A. Busyro Karim, pada bulan puasa ini, ASN tidak boleh bermalas-malasan dan juga bukan untuk tidur-tiduran. Harus tetap bekerja secara maksimal. Menurutnya, meskipun mereka berpuasa, kinerjanya tetap mendapat pengawasan sebagaimana hari-hari biasa. Mereka diharapkan agar tidak menjadikan Ramadan sebagai alasan untuk tidak produktif.

“Tidak ada bahasa tidak mampu. Ya nanti silakan OPD melaporkan kepada bupati. Setelah itu baru bupati memerintahkan inspektorat untuk memeriksa dan melakukan tindakan,” paparnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Sumenep Nurus Salam mengatakan, pemangkasan jam kerja ASN harus lebih efektif. Sebab, ASN selaku abdi negara yang harus dapat memberikan contoh pada masyarakat awam.

“Jangan sia-siakan waktu yang sudah dipangkas menjadi sedikit itu,” paparnya.

Dipangkasnya kinerja ASN merupakan langkah pemerintah pusat. Tujuannya, agar di bulan ramadan para ASN tidak terlalu banyak bekerja. Sehingga, juga dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik.

“Kami minta kinerja ASN selama bulan Ramadan harap dapat efektif dimanfaatkan dengan baik,” pintanya. (imd/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *