BKPSDM Sampang Terindikasi Lindungi ASN Bermasalah

(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) LELET: Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Manusia (BKPSDM) lelet dalam menerapkan sanksi terhadap abdi negara yang terlibat persoalan.

KABARMADURA.ID | SAMPANG -Lemahnya penerapan sanksi indisipliner terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup menuai penilaian tidak sedap dari kalangan wakil rakyat. Kondisi itu dibuktikan dengan adanya keputusan dari bupati yang belum ditindaklanjuti. Hal ini diungkapkan anggota Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman, Senin (29/11/2021).

Menurutnya, kinerja Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) cukup lemah. Bahkan perlu evaluasi dalam kinerjanya. Sebab diduga kuat berupaya merubah keputusan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pejabat berinisial H. Sehingga hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai penerapan sanksinya.

“Apalagi soal kasus perselingkuhan yang jelas dilarang. Ini perlu dievaluasi dan dikaji. Apa sebenarnya yang melatarbelakangi BKPSDM tidak segera melakukan atau menerapkan sanksi,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Lambatnya penerapan sanksi murni kelalaian BKPSDM. Sehingga tidak kunjung menerapkan atau memberikan sanksi tegas. Akibatnya tidak ada efek jera dalam pelanggaran Indisipliner bagi abdi negara. Menurutnya, ada dua kemungkinan lambatnya eksekusi oleh BKPSDM. Pertama belum bisa memutuskan akibat adanya regulasi baru, kedua memang sengaja memperlambat keputusan.

“Bisa saja BKPSDM sudah tidak netral. Sehingga mereka tidak bisa bersikap tegas. Meskipun jelas pelanggaran berat tapi berusaha dilindungi,” paparnya.

Aulia Rahman mencurigai, ada kejanggalan dalam proses penentuan sanksi. Sebab Inspektorat jelas menyampaikan jika keputusan bupati sudah turun. Bahkan pernyataan Inspektorat dipastikan bisa dipertanggung jawabkan.

Informasi yang dihimpun Kabar Madura, keputusan sanksi terhadap H, salah satu pejabat di Puskesmas Camplong sudah selesai. Keputusan tersebut sudah berdasar evaluasi dari Bupati Sampang H. Slamet Junaidi yang direkomendasikan ke BPKSDM setempat. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Inspektorat setempat Ari Wibowo kepada Kabar Madura.

Dikatakan, jika keputusan dari Bupati Sampang sudah turun. Selanjutnya menunggu eksekusi dari BKPSDM setempat. Sementara Kepala BKPSDM Sampang Arief Lukman Hidayat selalu menghindar saat berusaha dikonfirmasi. Pihaknya mengaku banyak kegiatan. Bahkan dimintai keterangan melalui nomor ponselnya juga menolak.

Reporter: Fathor Rahman

Redaktur: Totok Iswanto

 

 

Tinggalkan Balasan