BKPSDM Sumenep Bakal Isi Kekosongan JPT

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) KLAIM: Pengisian kekosongan jabatan pimpinan tertinggi (JPT) di Kabupaten Sumenep akan dilaksanakan pada bulan November mendatang.

KABARMADURA.ID, Sumenep – Lamanya kekosongan jabatan pimpinan tinggi (JPT) eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai menjadi perhatian serius. Sebab, apabila dibiarkan, khawatir roda pemerintahan tidak maksimal.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Abd. Madjid mengatakan, saat ini mulai ada titik terang, jabatan kosong tersebut akan segera terisi. “Kami sudah mengirim surat ke kementerian untuk meminta izin penyelenggaran pengisian JPT. November akan dilaksanakan,” katanya, Senin (26/10/2020)

Bacaan Lainnya

Dia menjelaskan, jabatan kosong akan diisi ketika selesai pelaksanaan tes bagi para calon. Sebab, saat ini tidak ada kekosongan JPT yang melalui sistem tunjuk. “Yang berkompeten, maka akan mengisi kekosongan JPT tersebut,” ucapnya.

Senada diungkapkan, Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Promosi BKPSDM Sumenep Mohammad Suharjono. Menurutnya, rekomendasi dari KSN sudah turun mengenai pembentukan panitia seleksi (Pansel). “ Tinggal nunggu waktu yang tepat saja,” ujarnya.

Menurutnya, JPT yang dimaksud yakni, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Asisten Pemerintahan dan Staf Ahli Bupati Sumenep. Kekosongan masing- masing disebabkan ada pejabat yang pensiun.

“Adapula yang memundurkan diri karena sakit. Dengan adanya JPT kosong mulai sebelumnya tidak ada masalah. Sebab, ditengah kekosongan tersebut ada jabatan Pelaksana tugas (Plt) di masing-masing OPD yang kosong,” jelasnya.

Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Sumenep Irwan Hayat, mendesak OPD terkait untuk segera mengisi kekosongan JPT. Sebab, jabatan strategis itu sangat membantu roda pemerintah menjadi baik.

“Kalau hingga saat ini tidak ada pengisian JPT maka jelas roda pemerintahan akan tumpul meskipun masih ada Plt,” tegasnya.

Irwan menegaskan, siapapun yang bisa mengisi jabatan kosong itu harus profesional. Mereka memang sesuai kemampuan yang diembannya. Jika tidak demikian, maka akan berpengaruh terhadap roda pemerintahan Sumenep.

“Jangan sampai penyeleksian nantinya ada main mata atau ada ketidak sportifan,” pungkasnya. (imd/ito)

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *