oleh

Blangko Terbatas dari Pusat, Dispendukcapil Kewalahan Hadapi Pemohon E-KTP yang Membludak

Kabarmadura.id/Bangkalan-Seringnya pemohon Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) mendapat Surat Keterangan (Suket) alih-alih E-KTP membuat aktivis dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan, Kamis (7/2). Sekelompok mahasiswa tersebut ingin meminta kejelasan terhadap tidak beresnya pengurusan E-KTP tersebut. Karena ada pemohon yang menunggu hingga 6 bulan dan masa berlakunya suket sudah habis, namun tetap tidak mendapatkan E-KTP yang diinginkan. Sementara sebagian pemohon baru bisa langsung mendapatkan E-KTP.

Kepala Dispendukcapil Bangkalan Zakariya melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Kemanfaatan Data (PIAK) Dispendukcapil Bangkalan Samsul Hadi mengakui, dirinya kewalahan jika harus menerbitkan E-KTP langsung.

“Blangko yang dijatah pemerintah untuk E-KTP itu hanya 500 saja. Sedangkan pemohon sehari bisa mencapai ratusan. 500 blangko itu pun akan habis dalam waktu 3 hari,” katanya, Kamis (7/2).

Sedangkan menanggapi adanya pemohon E-KTP baru yang langsung mendapatkan blangko E-KTP, Samsul tidak memungkiri bahwa hal tersebut atas permintaan dari pejabaat atau tokoh masyarakat yang meminta bantuan. Ia juga mengaku memang sengaja menyisakan dari 500 blangko tersebut sebanyak 50 blangko untuk mengantisipisi permintaan dari pejabat pemerintah atau keperluan mendesak lainnya seperti akan bepergian ke luar negeri.

“Saya akui itu memang ada permintaan dari pejabat atau tokoh masyarakat agar bisa langsung memberikan E-KTP. Kalau keperluan mendesak seperti mau kuliah di luar negeri kita memang bisa langsung memberikan E-KTP yang sudah di blangko. Tergantung keperluannya apakah mendesak atau tidak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Samsul mengungkapkan, mengenai alat perekam yang rusak di Kecamatan, irinya mengakui ada 4 kecamatan yang alat perekam E-KTP nya rusak. Empat kecamatan tersebut yakni Kecamatan Kokop, Galis, Konang dan Modung. Namun, untuk 2 kecamatan lainnya yakni Kecamatan Konang dan Modung, sudah berhasil mengatasi hal tersebut sehingga, saat ini dua kecamatan tersebut sudah bisa digunakan.

“Kalau Kecamatan Konang dan Galis ini tetap rusak karena ketika alatnya kita bawa ke sini, kita perbaiki. Sudah bisa digunakan tetapi rusak lagi, ternyata listrik atau watt-nya kurang. Sehingga, rusak lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Imam Faikli selaku korlap aktivis PMII menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya yakni setiap tanggal berapa blangko diturunkan dan ratakan blangko E-KTP ke setiap kecamatan sesuai hasil jatah dari pusat. Ia juga meminta segera selesaikan alat rekaman E-KTP yang rusak di beberapa kecamatan. Kemudian, ia meminta agar jangan membiarkan pemohon baru mendapatakan blangko E-KTP sedangkan yang lama masih belum.

“Kita juga memberikan solusi kepada Dispendukcapil seperti yang tertimbun segera dicetak dan perekaman suket dilakukan di kecamatan agar tidak menuai permasalahan secara berlanjut,” pungkasnya. (ina/pai)

Komentar

News Feed