oleh

BLT-DD Diperpanjang, DPMD Pasrahkan Data KPM kepada Desa

Kabarmadura.id/Sumenep-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep memberikan kelonggaran kepada desa untuk menentukan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap kedua. Desa diperbolehkan mempertahankan KPM pada tahap pertama maupun mengajukan data KPM baru.

Sebagaimana diketahui, BLT-DD diperpanjang menjadi 6 bulan. Kebijakan perpanjangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 50/PMK.70/2020, durasi BLT DD yang awalnya hanya 3 bulan menjadi 6 bulan. Hanya saja, jika pada 3 bulan pertama nominalnya Rp600 ribu/bulan, pada 3 bulan selanjutnya nilainya berkurang menjadi Rp300 ribu/bulan.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Desa (Pemdes) DPMD Sumenep Supardi menjelaskan, meskipun verifikasi data dipasrahkan ke camat atau pemerintah desa (Pemdes) tetapi jika terdapat kejanggalan dan ada laporan dari masyarakat maka tidak segan-segan menghapus dari data penerima BLT-DD.

“Jika memang tidak sesuai dengan kriteria atau dari keluarga perangkat dan orang kaya, maka itu bisa berubah. Artinya data itu belum final, bisa dicoret,” katanya, kemarin.

Pardi menambahkan, jika terdapat kejanggalan atau tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya, meminta masyarakat agar dapat menjadi kontrol dan melaporkan ke pihaknya. Sebab yang lebih faham kondisi di lapangan adalah masyarakat itu sendiri.

Menindaklanjuti laporan atau aduan dari berbagai elemen masyarakat maka pihaknya akan melakukan verifikasi guna memastikan kevalidan informasi tersebut. Apalagi pihaknya memahami di masa mewabahnya Covid-19 ini banyak bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah daerah dan pusat.

“Dan masyarakat perlu memahami perbedaannya dari ragam bantuan tersebut, mulai dari BLT-DD, BLT Kemensos, Japes kabupaten, dan yang lainnya. Untuk BLT-DD datannya bisa dilakukan ganti artinya KPM bisa gugur di bulan selanjutnya,” imbuhnya.

Sementara itu Sekretaris Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Sumenep Abdul Hayat menyampaikan, dengan adanya peningkatan gaji perangkat atau aparatur desa dapat berkerja lebih maksimal terutama dalam melakukan pendataan dan yang lainnya.

Dia juga menyampaikan tidak jangan segan-segan untuk memberikan sanksi terhadap aparatur desa yang bekerja di luar ekspektasi.

“Paradigma lama keluarga aparatur yang diprioritaskan harus dihapus, jangan lagi ada kepentingan politik dalam melayani masyarakat. Gaji kita sudah besar jangan main-main dalam bekerja,” paparnya.(ara/pai)

Komentar

News Feed