BOP dan BOS Madrasah di Sumenep Mulai Cair

(KM/MOH RAZIN ) TELITI: Pencairan dana BOS dan BOP bakal bertahan nanti jika SPj tidak disetorkan secara lengkap.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep sudah mulai dicairkan sejak Senin, (23/5/2022). Terdapat 457 lembaga pendidikan penerima BOS dan BOP dari tingkat Raudlatul Athfal (RA) Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Madrasah Aliyah (MA). Hal itu ditekankan agar dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan.

Proses pencairan dana BOS dan BOP tersebut, sebagaimana disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Sumenep, Muhammad Shadiq, prosesnya langsung dari pemerintah pusat yang ditransfer langsung pada lembaga pendidikan pengelola BOS dan BOP.

“Kami hanya memantau pelaksanaannya, semua semua persyaratan langsung terhubung ke Kemenag pusat. Dan sudah direalisasikan ke 27 kecamatan di Sumenep,” tegas Shadiq.

Bacaan Lainnya

Untuk mendapatkan layanan pencairan dana BOS dan BOP Madrasah, Kemenag RI Sumenep menguraikan tim dari Direktorat KSKK Madrasah bersama tim dari bank penyalur, dalam  hal ini Bank Mandiri memberikan pelayanan khusus dan pihaknya dari Pendma Kankemenag Kabupaten hanya ikut mendampingi.

BOP untuk tingkat RA, masing-masing siswa mendapatkan alokasi anggaran akumulatif selama satu tahun sebesar Rp600.000 per peserta didik. Sementara untuk BOS tingkat MI, sebesar Rp900.000 per siswa, MTs sebesar Rp1,1 juta per siswa, MA dan MAK sebesar Rp1,5 juta per siswa.

Dari seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag, Shadiq merinci, jumlah siswa MI sebanyak 41.968, MTs sebanyak 26.459 siswa, MA 16.159 siswa, dan RA sebanyak 13.075 siswa.

“Kami harap madrasah dalam mengelola dana BOS tahun 2022 ini agar berprinsip pada fleksibilitas, efisiensi, dan transparansi” ujarnya

Dilanjutkannya; fleksibilitas yang dimaksud yakni, penggunaan dana BOS dikelola sesuai dengan kebutuhan madrasah berdasarkan hasil evaluasi diri madrasah (EDM).
“Semoga para lembaga dapat cepat menyetorkan SPj melalui online,” tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami’oeddin mengatakan, bukan sekadar pendistribusian saja yang disampaikan langsung, tetapi proses realisasinya juga harus dikawal sehingga berdampak pada mutu pendidikan Sumenep.

“Terutama penggunaannya agar benar-benar berdampak pada kepentingan pendidikan,” papar Sami’oeddin.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Tabri S Munir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.