BOP PAUD di Bangkalan Terancam Dipangkas

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) Musawwir Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Dugaan pemotongan tiga persen terhadap dana bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mulai menjadi bahan perbincangan. Bahkan, dibahas dalam kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2022, Kamis (2/9/2021).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan Musawwir mengancam, akan memangkas BOP PAUD jika di tahun berikutnya masih bermasalah. Sebab, kasus tersebut sudah masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk diusut. Sehingga, persoalan itu menjadi atensi agar tidak lagi terjadi persoalan yang sama.

Bacaan Lainnya

“Pangkas saja anggarannya, kalau Dinas Pendidikan (Disdik) masih bermasalah dengan hal-hal seperti itu. Kami sudah datangkan langsung Kepala Disdik untuk memaparkan temuan dugaan penyalahgunaan BOP PAUD tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, pemangkasan dana bisa mencapai 20 hingga 25 persen dari BOP PAUD saat ini. Apalagi, penjelasan Disdik terkesan tidak terjadi persoalan dan hanya dianggap miskomunikasi. “Sebetulnya kami memanggil Disdik dan mengancam memangkas anggaran BOP sampai 25 persen itu, saya ingin tau bagaimana jawaban Disdik ini,” ucapnya.

Pihaknya menuturkan, masyarakat akan berpandangan buruk terhadap tenaga pendidikan (tendik) akibat adanya kasus tersebut. Sehingga, Disdik perlu meluruskan dan menyelesaikan kasus tersebut demi kebaikan bidang pendidikan di mata masyarakat.  “Kalau di lini Disdik sudah dianggap tidak baik, bagaimana nanti mau mendidik anak yang terbilang menjadi pendidikan pemula sebelum ke jenjang pendidikan berikutnya,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Bangkalan Bambang Budi Mustika mengaku, sudah memanggil penilik pendidikan PAUD di Kecamatan Klampis. Sebab, kasus tersebut hanya terjadi di Klampis. Sedangkan kecamatan lainnya, sudah melakukan koordinasi dan tidak ada pungutan sebesar tiga persen dana BOP.

Dia menjelaskan, penggunaan BOP PAUD hanya diperuntukkan dalam tiga kegiatan. Masing-masing, kegiatan pembelanjaan alat bermain dengan sistem transfer, pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran yang boleh digunakan sebagai pemberian makanan tambahan dan pemenuhan administrasi satuan pendidikan seperti pembelanjaan intensif guru.

“Tiga peruntukkan itupun tidak ada persentasenya juga, cuma semuanya harus tercover,” responnya.

DItegaskan, potongan tiga persen untuk iuran kegiatan organisasi yakni himpunan pendidik anak usia dini (Himpaudi). Namun, langkah tersebut jelas tidak dibenarkan secara aturan. Sebab, tidak bisa menggunakan anggaran BOP PAUD. “Mestinya masing-masing kepala sekolah (kepsek) ini harus bayar bulanan. Sedangkan iuran itu berdasarkan kesepakatan mereka, bukan atas perintah dari kami atau penilik,” tegasnya. (ina/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *