oleh

BOS Afirmasi dan Kinerja Terancam Tidak Cair

Kabarmadura.id/SAMPANG-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) afirmasi dan kinerja di Sampang, terancam tidak bisa direalisasikan. Pasalnya, pencairannya masih menunggu surat edaran (SE) dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang.

Sementara, APBD perubahan tahun ini sudah terlanjur disahkan, sedangkan BOS tambahan itu baru turun dari pemerintah pusat.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SD Disdik Sampang Achmad Mawardi berujar, semua pembiayaan, meskipun dana dari pemerintah pusat dan provinsi yang ditransfer ke rekening sekolah, semua itu harus masuk di catatan Pemkab Sampang.

Sedangkan APBD perubahan sudah disahkan, maka pihaknya masih menunggu keputusan dan surat edaran dari pemkab, agar bantuan ini tetap bisa dicairkan.

“Untuk realisasi bantuan BOS afirmasi dan kinerja ini belum tahu kapan, karena pencarian dananya masih menunggu kepastian dari pemerintah daerah, sebab PAK sudah selesai dan disahkan,” ujar Achmand Mawardi.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, jumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SD-SMP) yang mendapatkan BOS tambahan itu sebanyak 135 lembaga.

Rinciannya, SD sebanyak 67 lembaga, yang mendapat BOS afirmasi 55 SD dan 12 sekolah mendapat BOS kinerja. Untuk SMP berjumlah 13 lembaga. Rinciannya, 7 sekolah mendapat BOS afirmasi dan 6 lembaga mendapatkan BOS kinerja.

Nominal BOS afirmasi yang akan diterima masing-masing sekolah Rp24 juta. Sedangkan, untuk BOS kinerja Rp19 juta. Sekolah juga mendapatkan dana tambahan Rp2 juta sesuai dengan jumlah siswa kelas VI SD dan kelas VII SMP.

BOS afirmasi dan kinerja tersebut, merupakan bantuan tambahan dari pemerintah pusat, dengan sasaran sekolah-sekolah di daerah yang masuk dalam kategori terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Sehingga, tidak semua sekolah mendapatkan bantuan BOS tambahan itu.

“Tujuan BOS afirmasi dan kinerja ini, agar mutu pendidikan, utamanya di Sampang bisa merata dan setara dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur (Jatim). Sekolah penerima bantuan ini, sepenuhnya ditentukan oleh kementerian yang mengacu pada Dapodik setiap sekolah,” ungkapnya.

Sambung pria yang akrab disapa Wawan itu, bantuan BOS tambahan tersebut, pada dasarnya digunakan untuk pengadaan sejumlah alat atau sarana prasarana dalam penyediaan rumah belajar yang berbasis informasi teknologi (IT). Meliputi komputer, LCD proyektor, jaringan internet dan sebagainya.

Hal itu, mengacu pada Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOS Afirmasi dan Kinerja. Pihaknya menegaskan, untuk pengadaan barang harus dilakukan melalui Sistem Pembelanjaan Sekolah (Siplah) yang disediakan langsung oleh kementerian. Sekolah tidak boleh membeli sendiri, tidak boleh melalui rekanan atau pihak ketiga.

“Kami hanya sebatas melakukan sosialisasi dan pengawasan di daerah. Maka kami minta semua sekolah harus aktif meng-update dapodik dengan data yang otentik dan benar. Sehingga bisa mendapatkan bantuan, yang ditentukan langsung oleh kementerian.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Sampang Nurul Huda meminta, bantuan BOS afirmasi dan kinerja yang bertujuan agar ada peningkatan hasil belajar. Sehingga mutu pendidikan bisa setara dengan sekolah lainnya dapat dimanfaatkan secara maksimal, sesuai dengan juknis yang ada.

Semua proses harus dijalankan dengan baik dan benar. Mulai dari administrasi, pencairan dan pembelanjaan alat.

“Kami harap bantuan BOS tambahan ini, dimanfaarkan maksimal oleh masing-masing sekolah penerima. Sehingga ke depannya, mutu pendidikan di Sampang lebih maju,” singkatnya, (sub/waw)

Komentar

News Feed