Bosan Menunggu Gerak DPRD, Partai Koalisi Akan Serahkan Nama Cawabup ke Bupati Pamekasan

(FOTO: KM/IST) Heru Budi Prayitno: Jubir Partai Koalisi Berbaur

KABARMADURA.ID | PAMEKASANTata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan belum ditetapkan. Sebelumnya, DPRD Pamekasan hanya menggelar paripurna persetujuan revisi tatib. Karena itu, partai koalisi gabungan Berbaur mendesak agar DPRD segera memparipurnakan tatib yang baru. Sebab tatib itu menjadi kendala pelaksanaan pemilihan wakil bupati (wabup).

Juru bicara (jubir) partai koalisi, Heru Budi Prayitno, mengaku lelah menunggu kinerja DPRD. Sebab informasi yang diterimanya, tatib telah selesai dievaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), namun belum ditetapkan. Bahkan dia mengaku akan segera menyetorkan nama-nama cawabup hasil pendalaman partai koalisi kepada bupati.

Hal itu dilakukan, lantaran dia bosan menunggu ketidakpastian dari DPRD Pamekasan. Baginya, yang terpenting tugas partai koalisi telah selesai. Partai koalisi telah melaksanakan tugas, mulai dari konsolidasi kepada para tokoh hingga pendalaman kepada para calon wabup. Sementara DPRD belum membuka tahapan pemilihan.

Bacaan Lainnya

“Kalau begitu kami setorkan saja nama-nama ini ke bupati, tidak perlu menunggu DPRD. Yang penting tugas kami sudah selesai,” tegas sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan itu.

Dia meyakini ada pihak yang sengaja ingin mengulur waktu hingga masa pengisian wabup ditutup. Sebab jika masa tugas bupati tersisa 18 bulan, maka kursi wabup harus tetap kosong. Hal itu berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, tidak ada implikasi hukum jika wabup terus tidak ada. Namun citra bupati akan buruk.

Karena itu, dia menduga, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman sengaja mengulur waktu hingga dirinya diganti oleh Halili Yasin. Sebab dalam kontrak sebelumnya, masa tugas ketua DPRD Pamekasan dibagi separuh periode antara Fathor dengan Halili Yasin. Prediksinya, Fathor sengaja mengulur waktu agar pemilihan wabup menjadi tugas Halili.

“Itu bisa saja. Karena tidak ingin menanggung risiko dari pilwabup,” ucap Heru.

Namun jika kursi wabup terus kosong, dia menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memang tidak serius dalam hal pengisian jabatan wabup. Bahkan menuruntya, pemkab hanya menghambur-hamburkan anggaran. Sebab proses pergantian antar waktu (PAW) wabup hingga revisi tatib telah menghabiskan anggaran ratusan juta.

“Berarti di sini ada politik anggaran antara banggar dengan timgar. Karena wabup ini masih akan merasakan dua kali anggaran, 2022 dan 2023,” tambahnya.

Soal nama cawabup yang akan disetorkannya, Heru mengaku telah lama menyiapkannya. Bahkan seandainya DPRD segera membuka tahapan pemilihan, dia akan langsung menyetorkan nama-nama itu.

Sayangnya, pernyataan Heru tersebut belum mendapat respon dari Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman. Berulang kali telah dikonfirmasi, baik ke kantornya namun tidak ada maupun melalui sambungan telepon dan pesan singkat namun ditanggapi.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.