BPBD Sampang Hanya Mengandalkan Anggaran Pemprov Rp100 Juta untuk Penanggulangan Kekeringan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) KETERGANTUNGAN: Pemkab Sampang tidak menganggarkan droping air bersih untuk desa kekeringan di Kabupaten Sampang.

KABARMADURA.ID | SAMPANG -Sebanyak 75 desa di wilayah Kabupaten Sampang terdampak bencana rutin kekeringan. Namun pemerintah kabupaten (pemkab) tidak menganggarkan bantuan droping air dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), hanya mengandalkan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) senilai Rp100 juta.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang Asroni melalui Kasi Kedaruratan dan Logistik Moh. Imam mengatakan, droping air untuk puluhan desa dan kelurahan di daerah dengan slogan Kota Bahari itu dibantu Pemprov Jatim, lantaran APBD difokuskan pada upaya penanganan wabah Covid-19.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, bantuan droping air tersebut bekerjasama dengan pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trunojoyo Sampang. Untuk proses penyalurannya, diklaim sudah dimulai sejak bulan September kemarin. Namun belum diketahui pasti mengenai progres realisasinya. “Anggaran droping Air ke 75 desa dan kelurahan sebesar Rp100 juta, karena pemerintah daerah masih fokus pada penanganan wabah ini,” ujarnya, Minggu (24/10/2021).

Sedangkan prediksi puncak musim kemarau masih akan berakhir pada  bulan Desember hingga Januari 2022. Namun di sebagian wilayah, khususnya di daerah pantai utara (pantura) sudah ada yang turun hujan. Sehingga tidak bisa menambah pagu anggaran droping. Bahkan dirasa cukup mengandalkan bantuan dari pemprov.

Pihaknya menegaskan, untuk bantuan droping air di setiap desa terdampak kekeringan tersebut tidak sama, disesuaikan dengan pagu anggaran dan kebutuhan desa. Pihaknya mengakui, jumlah desa terdampak kekeringan selama tiga tahun terakhir relatif stagnan. “Upaya penanganan bencana kekeringan ini juga melalui program jangka panjang dan menengah, seperti pengeboran dan semacamnya, karena tidak bisa hanya mengandalkan droping air yang hanya sementara ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Mahasiswa & Masyarakat Desa (MMD) Sampang Usman menilai, BPBD tidak serius dalam mengatasi bencana tahunan kekeringan tersebut. Sebab untuk bantuan droping air malah tidak dianggarkan. Padahal ketersedian air bersih itu merupakan kebutuhan pokok masyarakat, terlebih di saat musim kemarau.

Bahkan, penyaluran bantuan droping air mestinya harus menjadi program skala prioritas. Sebab merupakan pemenuhan hak dasar manusia. Di sisi lain, upaya penanganan kekeringan jangka menengah dan panjang harus ditingkatkan. Sehingga jumlah desa terdampak kekeringan bisa berkurang.

“Kami sangat menyayangkan, untuk droping air saja masih mengandalkan bantuan pemprov, padahal bencana kekeringan ini rutin terjadi di musim kemarau dan belum tertangani secara maksimal hingga saat ini, kami harap kedepan harus diprioritaskan,” sarannya.

Reporter: M. Subhan

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *