oleh

BPBD Sumenep Enggan Anggarkan Penanggulangan Bencana

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Meski terbilang rawan bencana di Sumenep, seperti banjir, serta tanah longsor. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep, dalam menanggulangi bencana  tidak menganggarkan khusus untuk kebencanaan.

Kepala BPBD Sumenep Abd Rahman Riadi mengatakan, setiap tahun tidak ada pagu secara khusus untuk penanganan kebencanaan. Dia beralasan bencana tidak dapat diprediksi. Misalnya, angin puting beliung dan bencana lainnya tidak dapat diterawang.

“Kami hanya meminta anggaran ketika ada bencana. Kami baru bisa ajukan ketika sudah ada kejadian. Langsung mengajukan ke BPPKAD (Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) ketika ada kebutuhan,” katanya.

Dikatakannya, BPBD hanya menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan bencana. Namun dengan persyaratan sudah berstatus tanggap darurat bencana. Salah satunya untuk operasi tanggap bencana, misalnya mencari korban yang hilang.

Dia menyebutkan, keterbatasan anggaran membuat aktivitas tidak berjalan normal, seperti insiden pertengahan bulan Februari kemarin, yaitu tenggelamnya kapal nelayan yang hingga kini menyisakan tiga korban yang tidak ditemukan keberadaannya.

“Kami beberapa hari pernah melakukan pencarian, tapi tidak ditemukan. Kecil anggaran kita soalnya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Anggaran BPPKAD Sumenep Fardiansyah mengakui, anggaran kebencanaan pernah dianggarkan Rp5 miliar. Dijelaskannya, anggaran BTT baru bisa dipakai apabila suatu daerah ditetapkan berstatus tanggap darurat.

“Memang anggarannya ada di BPPKAD,” paparnya.

Diketahui, adapun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 48 Ayat 1 menyebutkan, belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. (ara/mam)

Komentar

News Feed