KABARMADURA.ID | SUMENEP – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi bencana di daerah. Arahan presiden saat itu jelas. Yakni, terpenting bukan hanya tanggap bencananya, tetapi pra bencana.
Sehingga masyarakat harus diberikan pemahaman tentang resiko bencana dan mendapat pelatihan apabila bencana terjadi. Hal tersebut diungkapkan Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep Wahyu Kurniawan, Selasa (7/3/2023).
Menurutnya, presiden juga menekankan agar pemerintah daerah memberikan anggaran yang cukup terhadap penanganan bencana. Meski masyarakat di daerah bisa bergotong royong atau saling membantu ketika ada bencana, daerah harus siap secara mandiri melakukan tanggap bencana.
“Jangan sampai ketika ada bencana masyarakat tidak tertanggulangi karena kekurangan anggaran,” ujarnya kepada Kabar Madura.
Pihaknya menuturkan, dalam identifikasi potensi bencana, instansinya memiliki kajian risiko bencana. Namun kajian tersebut berakhir pada tahun 2019 lalu dan belum dilakukan update. “Tetapi tahun ini alhamdulillah kami diberikan anggaran untuk mengupdatenya,” tuturnya.
Kajian risiko bencana ini sangat penting. Dalam kajian tersebut berisi peta rawan bencana, potensi bencana dan banyak hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Semua itu, digunakan sebagai dasar untuk penanganan mitigasi bencana di daerah.
“Misalnya jika di daerahnya rawan banjir ataupun longsor, kajian ini bisa digunakan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk penguatan tebing atau hal lain yang dibutuhkan,” jelasnya.
Bahkan, instansinya nanti akan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang daerahnya potensial rawan bencana. Seperti pelatihan dasar tentang pertolongan terhadap korban bencana. Selain itu, sudah ada beberapa program mitigasi bencana.
Yakni, Destana atau Desa Tangguh Bencana, kemudian SPAB atau Satuan Pendidikan Rawan Bencana dengan sasaran anak didik di sekolah sekitar daerah rawan bencana. Secara umum kajian risiko bencana tahun 2019 masih signifikan untuk digunakan kembali.
“Tapi kajian tersebut perlu dilakukan update, mengingat akibat perubahan iklim. Kebencanaan di Indonesia naik signifikan hingga di atas lima puluh persen. Perubahan iklim ini menimbulkan bencana di mana-mana, ini yang paling ditakutkan di dunia sebenarnya, jadi perlu di update,” tegasnya.
Pewarta: KM68
Redaktur: Totok Iswanto
