oleh

BPBD Tidak Lakukan Mitigasi Bencana Kekeringan

Kabarmadura.id/SAMPANG- Kendati Kabupaten Sampang termasuk salah satu daerah tergolong rawan bencana kekeringan, tetapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang hingga kini belum melakukan upaya untuk mengurangi dampak bencana kekeringan atau mitigasi. Untuk diketahui, mitigasi itu dilakukan dengan cara membuat persiapan sebelum terjadinya bencana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang yang dikonfirmasi melalui Kasi Kedaruratan dan Logistik Moh Imam mengatakan, desa yang tergolong rawan kekeringan pada musim kemarau masih tetap, yakni tercatat sebanyak 42 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Meski demikian, pihaknya tidak melakukan mitigasi bencana kekeringan, hanya menangani secara insidental dengan melakukan penyaluran air ke sejumlah wilayah.

”Memasuki musim kemarau, kami sudah meminta kacamatan melakukan pendataan ulang terkait desa-desa rawan kekeringan. Kami tidak melakukan mitigasi, karena penanganan dari BPBD hanya sebatas dropping air,” ujar Moh Imam saat dikonfirmasi Kabar Madura, Selasa (14/5).

Selain itu, Imam mengaku tidak ada anggaran dari pemerintah daerah untuk penanganan kekeringan. Makanya dilakukan proses pendataan ulang terkait desa rawan kekeringan di Kota Bahari untuk diajukan dan dikoordinasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) agar mendapatkan bantuan penyaluran air bersih ke wilayah terdampak kekeringan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sejatinya mitigasi bencana kekeringan perlu dilakukan karena bertujuan mengurangi atau bahkan meniadakan risiko dan dampak bencana. Namun Imam mengaku tidak melaksanakan mitigasi itu karena butuh koordinasi dan komitmen dari semua OPD terkait agar bencana kekeringan di Sampang ini dapat teratasi, semisal melakuakn pengeboran, membangun tandon di wilayah kekeringan dan sejenisnya.

”Bencana kekeringan ini sebenarnya sudah menjadi bencana tahunan, tetapi belum tertangani maksimal. Itu membutuhkan sinergitas program dari semua OPD terkait. Kami hanya sebatas melakukan dropping air, manakala ada permintaan dari warga terdampak kekeringan,” kelitnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DRPD Sampang Maniri meminta BPBD Sampang lebih serius dalam mengatasi persoalan kekeringan yang sudah menjadi bencana rutin saat musim kemarau. Mestinya BPBD juga dapat melakukan mitigasi bencana dan menganggarkan program dropping air, sehingga tidak tergantung kepada Pemprov Jatim.

Pihaknya menilai, selama ini BPBD tidak menjemput bola dalam upaya penanganan kekeringan, akan tetapi hanya menunggu laporan dari masyarakat. Maniri menegaskan mestinya BPBD ini proaktif meninjau, memantau dan melakukan mitigasi kekeringan, karena saat ini sudah mamasuki musim kemarau. Sehingga penanganan kekeringan lebih maksimal dan jumlah desa rawan kekeringan dapat berkurang.

”Harusnya (BPBD, red.) peka dan proaktif, jangan hanya menunggu laporan dari warga. Terlebih kekeringan ini sudah menjadi bencana rutin,”jelasnya.

Catatan Kabar Madura, daerah rawan kekeringan di Sampang pada tahun 2018 silam, tercatat sebanyak 213 dusun dari 42 desa yang tersebar di 12 Kecamatan dengan jumlah penduduk yang terdampak sebanyak 213.104 warga yang terdiri dari 59.327 kepala keluarga (KK).

Desa atau daerah itu dapat dikategorikan kekeringan saat kemarau, manakala jarak permukinan penduduk relatif jauh dari keberadaan sumber mata air. Kering langka dengan jarak rumah warga  sekitar 10-500 meter dari sumber mata air, kering langka terbatas bejarak 500 meter sampai 3 kilometer, sedangkan untuk daerah kering kritis berjarak lebih dari 3 kilometer. (sub/pai)

Komentar

News Feed