oleh

BPHTB Pamekasan Surplus 128,57 Persen di Masa Wabah

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan menargetkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp10 miliar. Hal itu berdasar pada realisasi target BPHTB yang mencapai 128,57 persen tahun 2020, sehingga pada tahun 2021 ditingkatkan untuk memberikan sumbangan yang optimal pada pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Kepala BKD Pamekasan, Sahrul Munir, untuk target tahun 2020 sudah terlampaui, dari target  Rp8.3 miliar terealisasi Rp10,7 miliar, karenanya pada tahun 2021, targetnya dinaikkan sekitar Rp1,7 miliar, sehingga menjadi Rp10 miliar.

“Alhamdulillah tahun 2020 melebihi target, tahun ini tidak ada kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP),” paparnya, Rabu (3/2/2021).

Dengan adanya peningkatan target, maka beberapa strategi untuk mencapainya, yakni:  mempermudah wajib pajak (WP) dalam mengurus peralihan hak atas tanah dan pembayaran pajaknya, salah satunya dengan digitalisasi sistem berupa e-BPHTB yang terkoneksi dengan  WP, notaris/PPAT, BKD, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pajak Pratama (KPP).

“Kami akan terus mempermudah dengan penunjang e-BPHTB,” urainya.

Adanya BPHTB itu, sudah berlandaskan Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  Perda Kabupaten  Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perbup Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB, karena sandaran hukumnya sudah jelas.

“Kami harapkan partisipasi dari masyarakat untuk suksesnya realisasi dari target yang ingin dicapai,” tukasnya. (rul/km58)

LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PAMEKASAN

Target 2020: Rp8.3 miliar

Realisasi:Rp10,7 miliar atau 128,57 %

Target 2021: Rp10 miliar.

Landasan:

  • Perda Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
  • Perbup Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB

Komentar

News Feed