BPJS Ketenagakerjaan Pamekasan Perluas Cakupan Kepesertaan melalui Sosialisasi Perbup Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

News54 views

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN -Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pamekasan terus berikhtiar memperluas cakupan kepesertaannya. Kali ini, menggelar sosialisasi terhadap 178 pemerintah desa (pemdes) mengenai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Cahaya Berlian Pamekasan, Rabu (11/10/2023).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pamekasan Anita Ardhiana mengaku, adanya advokasi secara khusus dari Pemkab Pamekasan melalui perbup sangat membantu. Sebab adanya regulasi itu, paling tidak mampu dijadikan rujukan oleh setiap pemdes atau pemberi kerja dengan status non aparatur sipil negara (ASN).

Banner Iklan Stop Rokok Ilegal

“Kemudian juga mampu memperluas cakupan kepesertaan. Karena dalam perbup sudah diatur seluruh kepesertaan, mulai dari kepesertaan pekerja penerima upah, bukan penerima upah, termasuk jasa konstruksi,” ujarnya kepada Kabar Madura.

Baca Juga:  BPJS Ketenagakerjaan Pamekasan Gratiskan Biaya Berobat Kapten Persepam

Pihaknya menuturkan, dari kegiatan sosialisasi terhadap pemdes, nantinya seluruh perangkat desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan tercakup sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai isi perbup, semua perangkat maupun BPD harus tercakup sebagai kepesertaan.

“Untuk memastikan keselamatan kerja, dengan demikian bisa bekerja tanpa rasa kekhawatiran. Jadi pemkab juga menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Kami akan rumuskan untuk teknis pelaksanaannya. Sehingga perangkat desa yang belum tercakup sebagai kepesertaan pada triwulan keempat bisa terfasilitasi,” ujarnya kepada Kabar Madura.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Fathorrachman menegaskan, adanya sosialisasi lebih memperdalam adanya program BPJS Ketenagakerjaan. Terutama, berkaitan dengan pemberi kerja di tingkat desa. Bahkan, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) bisa dialokasikan untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga:  MDW Sampang Tuding BRI Jadi Sarang Mafia Bansos

“Karena di perbupnya ini wajib dan ditandatangani 18 Juli 2023 oleh Bupati Pamekasan, maka desa yang masih memiliki kesempatan untuk mengotak atik perubahan APBDes, bisa menambahkan  biaya kepesertaan di triwulan keempat tahun ini,” responnya.

Dijelaskan, untuk mencakup kepesertaan tahun 2024 mendatang, pemdes bisa memasukkan pada dokumen kerja pembangunan desa. Terlebih, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Secara umum, jumlah kepala desa (kades) dan perangkat desa mencapai 2.535 dan 1.602 BPD.

“Ini merupakan kewajiban yang tertuang sesuai perbup, sudah sepantasnya pemdes mengalokasikan di APBdes, semisal tidak ada nantinya, akan ada teguran berupa evaluasi, jadi nanti yang akan memberikan pembinaan kepada pemdes para camat, untuk tingkat kepatuhan terhadap perbup ini,” jelasnya.

Pewarta: Khoyrul Umam Syarif

Redaktur: Totok Iswanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *