BPJS Nunggak Rp6,8 M ke RSUD Pamekasan

  • Whatsapp
MASIH UTANG: Sejumlah keluarga pasien dari jalur BPJS melakukan antrean panjang di RSUD Slamet Martodirjo Pamekasan.

Kabarmadura.id – Permasalahan keuangan kini dialami rumah sakit di sejumlah daerah akibat tertundanya pembayaran tagihan jaminan kesehatan. Di RSUD Slamet Martodirjo Pamekasan, tunggakan pembayaran tagihan jaminan kesehatan berada di atas Rp6,8 miliar.

Wakil Direktur (Wadir) Umum dan Keuangan RSUD Slamet Martodirjo Pamekasan, Daeng Ali Taufiq mengatakan, total tunggakan pembayaran jaminan kesehatan yang ditangguhkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terjadi sejak Juli hingga September 2018.

Total tunggakan yang sampai saat ini belum terbayarkan sebanyak Rp6.842.816.600, tunggakan itu merupakan total pembiayaan sebanyak 6.192 kasus kesehatan yang ditangani RSUD selama bulan Juli.

Rinciannya, biaya rawat inap untuk 5.260 kasus, sebanyak Rp1.578.365.700, sedangkan untuk rawat jalan, jumlah pembiayaan yang belum terbayarkan terhadap 932 kasus kesehatan yang ditangani RSUD, sebanyak Rp5.264.446.900.

“Tunggakan itu hanya pembiayaan yang disepakati antara BPJS dan RSUD pada bulan Juli. Sementara untuk bulan Agustus hingga September, masih proses verifikasi,” terang Daeng, Rabu (3/9).

Dijelaskan Daeng, selain jumlah tunggakan pada bulan Juli hingga September itu, ada sejumlah tagihan jaminan kesehatan yang belum dibayarkan oleh BPJS. Salah satunya, tunggakan pembayaran terhadap pasien yang tidak melengkapi persyaratan administratif verifikasi pembayaran.

Pengajuan biaya jaminan kesehatan yang diajukan oleh pihak RSUD tidak sepenuhnya langsung disetujui oleh BPJS. Draf pengajuan pembiayaan terlebih dahulu diverifikasi. Jika ada persyaratan yang kurang, maka BPJS menunda pembayaran pembiayaan tersebut.

“BPJS memverifikasi dulu, setelah itu dikembalikan ke rumah sakit untuk disepekati nomimal pembayarannya,” katanya.

Daeng menekankan, pihak RSUD tidak membedakan pelayanan kepada pasien BPJS yang melakukan perawatan di rumah sakit pelat merah tersebut. Baik itu pelayanan dari administrasi pembiayaan ke BPJS, maupun pelayanan di RSUD. Dia memastikan, pasien diberikan pelayanan yang sama.

Sayangnya, hingga berita ini ditulis, kepala BPJS wilayah Madura belum bersedia memberikan keterangan secara resmi terkait dengan hal ini. (pin/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *