oleh

BPK Deteksi Banyak Penyimpangan Dana Desa di Madura

Kabarmadura.id/SUMENEP-Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap penggunaan dana desa (DD), ditemukan banyak penyimpangan.

Anggota BPK RI Achsanul Qosasi menyampaikan, ada banyak hal yang membuat terjadi penyimpangan, termasuk penyimpangan yang secara mendasar.

Penyimpangan itu, misalnya realisasi DD tidak sesuai dengan musyawarah desa (musdes) yang ditargetkan. Padahal, pelaksanaan DD harus sesuai dengan perencanaan yang sudah tertuang sesuai musdes itu sendiri.

Pendiri kampus STIEBA Madura yang biasa disapa AQ ini menyebut, juga terdapat penyimpangan yang lebih mengarah ke kepentingan politik kepala desa (kades) sendiri.

“Pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan musdes yang ditargetkan. Lalu ada penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada kepentingan kades,” jelasnya kepada Kabar Madura.

Selain itu, lanjut presiden klub Madura United itu, ada juga pihak pemerintah desa yang justru melakukan rekayasa dan mark up terhadap pekerjaan realisasi DD. Pasalnya, selain karena kesengajaan menyelewengkan, ada juga terjadi karena tidak disengaja, yakni berangkat dari ketidaktahuan pemerintah desa dalam membuat laporan realisasi DD.

“Terjadi juga, mereka tidak bisa membuat laporan. Banyak kades yang tidak mengerti tentang laporan, karena latar belakangnya adalah tokoh di desa itu, kemudian sebab dari ketokohannya itu menjadi kades,” ujarnya.

Oleh karenanya, kata AQ, BPK RI meminta kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) untuk memberdayakan kades.

“Karena memang dia (kades, red) tidak mengerti cara mengelola keuangan, ini yang menurut saya harus dibuat mudah. Jangan terlalu banyak kades membuat laporan. Bikin saja satu laporan, tapi bisa diakses oleh semua kementerian, baik kementerian keuangan, PDTT, menteri dalam negeri, biro pusat statistik dan termasuk BPK,” paparnya.

Penyederhanaan atau beban kades tidak banyak membuat laporan itulah yang harus dilakukan pemerintah.

“Sehingga para kades terbantu, dan tidak dikriminalisasi. Sementara mereka tidak tahu bagaimana caranya yang benar membuat laporan,” pungkasnya. (ong/waw)

Komentar

News Feed