oleh

BPK Peringatkan Daerah Tidak Politisasi Bansos

Kabarmadura.id/Sumenep-Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura menggelar seminar nasional secara daring, Kamis (2/7/2020).

Dalam seminar bertajuk Penanganan Covid-19; Program Pemerintah, Implementasi dan Pengendalian Risiko tersebut, UNIBA Madura menghadirkan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Achsanul Qosasi untuk memberikan materi seputar penanganan Covid-19.

Rektor UNIBA Madura Rachmad Hidayat mengatakan, seminar itu tercatat diikuti 1.019 peserta. Bahkan, dihadiri perwakilan inspektorat se-Indonesia, pimpinan Gugus Tugas Covid-19 se-Madura, pimpinan pemerintahan, akademisi, dan lainnya.Rachmad berharap, sejumlah kepala daerah yang hadir juga memiliki misi yang sama dalam memanfaatkan anggaran Covid-19.

“Semoga satu misi dalam memaksimalkan anggaran penanganan Covid-19,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, AQ-sapaan familiar dari Achsanul Qosasi, menjelaskan soal melimpahnya Anggaran Pendapaan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan ke dalam penanganan Covid-19, baik pencegahan ataupun pemulihan.

Termasuk sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang menjadi isu seksi di tengah wabah Covid-19 ini. Sehingga dia memperingatkan agar tidak disalahgunakan.

Ditambah lagi, pemilihan umum kepala daerah bakal berlangsung di akhir tahun ini. Dengan begitu, AQ menegaskan agar pimpinan daerah tidak memanfaatkan bansos sebagai alat meningkatkan elektabilitas.

Selain itu, publik harus diberikan informasi yang transparan dalam memberikan status pasien terinfeksi Covid-19 yang bisa mendapatkan bantuan penanganan lebih.

“Hentikan mempolitisasi bansos.Jangan sampai ada temuan yang mengakibatkan pelayanan untuk rakyat tdak maksimal. Kami akan periksa itu. Jangan akali insentif nakes hanya untuk mendapatkan penerimaan lebih besar dari penanganan Covid-19,” tegas AQ.

AQ menegaskan bahwa pada tahun 2020 ini, terjadi defisit APBD yang cukup signifikan. Dalam pengamatannya terakhir, nilai defisit itu sudah mencapai 6,34 persen. Sementara untuk menutupinya, pemerintah harus mengandalkan utang.

Sedankan dalam realisasi anggaran dalam penanganan wabah Covid-19 yang bersumber dari refocusing anggaran, akan diperiksa secara menyeluruh, baik dari pelaksanaan maupun kinerja dengan tujuan tertentu.

BPK mencatat, refocusing APBN tahun ini mencapai Rp190 triliun dan realokasi sekitar Rp54,6 triliun. Sedangkan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19 senilai Rp67,21 triliun.

Kemudian tambahan belanja dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai 405,1 triliun yang direvisi melalui Perpres 72/2020 menjadi Rp695,2 triliun yang membuat defisit APBN melebar hingga 6,34 persen.

“Kecepatan gerak pemerintah harus diimbangi dengan mekanisme check and balanceserta pengawasan untuk memastikan terpenuhinya good governance. Harus ada sinergi antareksekutif, legislatif, antara pusat dan daerah, serta masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 transparan, akuntabel dan efektif,” tekan AQ.

Seminar tersebutdilanjutkan dengan tanya jawab yang dibagi menjadi dua sesi. Pertama, waktu khusus untuk 4 pimpinan daerah di Madura, lalu dilanjutkan bagi peserta umum.

Dalam sesi tanya jawab itu, dua dari empat bupati di Madura sempat mempertanyakan keabsahan penggunaan anggaran biaya tidak terduga (BTT) dalam program pemulihan ekonomi. Hal itu disampaikan Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.

Menurut AQ, BPK memberikan lampu hijau untuk langkah bupati tersebut. BTT itu dianggarakan senilai Rp21 triliun dalam APBN 2020, dan diarahkan untuk pemulihan ekonomi melalui kegiatan padat karya. Namun kepala daerah disarankan untuk selalu mengkoordinasikannya dengan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) di setiap provinsi.

“BTT Rp 21 triliun dari pusat. Belanja tersebut bisa digunakan untuk padat karya. Yang boleh melakukan pendampingan adalah BPKP. Bapak bisa berdiskusi. BPK hanya pemeriksaan sambil berjalan,” tegas AQ.(idy/waw)

Komentar

News Feed