BPK Soroti Piutang PBB Bangkalan yang Capai Rp9 Miliar

(FOTO: KM/HELMI YAHYA) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda): Ismet Efendi.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Bangkalan yang mencapai Rp9 miliar, jadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan Ismet Efendi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pajak dan Retribusi 1 Budi Hariyanto menyampaikan, tunggakan pembayaran mencapai Rp9 miliar itu yang kemudian dianggap tidak serius dalam melakukan pelaksnaan upaya penagihan.

“Soal piutang, kami juga merasa berat, karena memang sulit untuk didorong pembayarannya,” katanya.

Bacaan Lainnya

Tunggakan tersebut biasanya harus dibayarkan setiap tahun, sehingga tidak akan menumpuk dan memberatkan di tahun berikutnya. Apalagi sejak tahun 2012 lalu, tunggakan piutang mencapai Rp9 miliar. Tunggakan bertambah setiap tahun, sehingga jumlahnya cukup tinggi.

Dengan begitu, menurut pria yang akrab disapa Totok itu, tunggakan dengan jumlah yang banyak akan menjadi atensi sorotan dari BPK. Sebab, pemerintah dikira tidak serius untuk melakukan penagihan.

“Padahal kami sudah melakukan berbagai upaya, bahkan menargetkan penagihan piutang itu,” jelas dia.

Sedangkan menurut anggota Komisi B DPRD Bangkalan Fadhur Rosi, bahwa piutang PBB itu termasuk salah satu yang menghambat perkembangan capaian pendapatan daerah. Padahal, PBB merupakan kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh warga.

Dia meminta agar pemerintah daerah memperhatikan ketertiban pembayaran itu melalui kepala desa. Sehingga bisa tercapai lebih banyak daripada sebelumnya.

“Harusnya ada imbauan dan peringatan langsung, serta disiapkan apa dampaknya jika tidak membayar,” tandasnya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.