BPKAD Kabupaten Sumenep Anggap Lumrah Terkait Retribusi PBB Rendah, Berdalih Ketersediaan Lahan tidak Produktif

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) TIDAK TERCAPAI: Serapan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Sumenep terbilang rendah, akibat ketersediaan lahan tidak begitu produktif. 

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Serapan pajak daerah menjelang akhir tahun mencapai 100 persen, terkecuali pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal tersebut diungkapkan, Kepala Bidang (Kabid) Penagihan, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumenep, Suhermanto, Minggu (20/12/2020).

Menurutnya, tahun ini target khusus retribusi pajak daerah memang dinaikkan dari tahun sebelumnya. Pihaknya pesimis untuk mencapai target. Sebab target retribusi pajak menjadi barometer kekayaan atau pendapatan suatu daerah. Sehingga, target setiap tahunnya diproyeksikan selalu naik dari tahun-tahun sebelumnya.

Bacaan Lainnya

“Idealnya memang seperti itu, tapi berhubung tahun ini Covid-19, maka diturunkan targetnya. Hanya saja, berlaku di beberapa jenis retribusi pajak. Ada juga yang sudah maksimal capaiannya,  tapi untuk PBB masih rendah,” ujarnya.

Dia menuturkan, ada beberapa komponen yang ditargetkan mampu menyumbangkan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), mulai dari retribusi pajak hotel, restoran atau rumah makan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PHTB), dan parkir. Sedangkan, hingga saat ini, dari target yang ditentukan, PAD yang diserap dari pajak daerah sudah tercapai maksimal.

“Kalau untuk pendapatan PBB masih sekitar Rp2,5 miliar dari Rp5 miliar yang ditargetkan. Kami akan mengumpulkan seluruh kepala desa (kades), guna berkoordinasi. Karena, untuk PBB harus dimaksimalkan di penagihan. Apalagi saat ini, memang masyarakat masih belum sepenuhnya respon terhadap pembayaran yang memang dampaknya akan kembali kepada masyarakat,” tuturnya.

Dia mengakui, meski ada sanksi bagi pelanggar pajak PBB, tidak begitu efektif realiasasinya di lapangan. Pihaknya juga menyadari, saat ini sudah banyak lahan atau tanah yang kurang produktif, atau tidak ditanami. “Tapi bukan lepas kewajiban membayar pajak, makanya untuk memaksimalkan serapan, maka melalui kepala dusun (kadus) dengan tambahan honor juga untuk ongkos menagihnya,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi ll DPRD Kabupaten Sumenep, Juhari menyarankan, pajak jangan hanya ditagih, apalagi untuk pajak PBB. Sebab, mayoritas ketersediaan lahan tidak produktif. Sehingga pemiliknya malas membayar pajak. “Misalnya ada reward, ada penghargaan, mulai desa paling aktif bayar pajak, dan cara lainnya,” sarannya. (ara/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *