oleh

BPKAD: PBB Tetap Ditarik, Tidak Ada Kaitannya dengan Covid-19

Kabarmadura.id/Sumenep-Meskipun wabah Covid-19 juga berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat,  namun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak menggratiskan biaya retribusi pajak bumi dan bangunan (PBB).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Penagihan  Sumenep Suhermanto. Menurutnya, selama wabah Covid-19, penarikan PBB akan tetap dilakukan. Menurutnya, tidak ada keterkaitan antara wabah dan retribusi PBB.

“Retribusi PBB berbeda dengan pajak hotel dan restoran yang tidak terpungut selama dua bulan ini. Kalau PBB misalnya seperti tanah dipakai tidak dipakai tetap saja harus membayarnya, artinya pemilik tetap mempunyai tanggungjawab, tidak ada kaitannya dengan Covid-19,” katanya, kemarin.

Sementara hotel dan restoran merupakan jenis usaha yang tergantung dengan konsumen. Sehingga ketika konsumen menurun akibat wabah Covid-19, maka pemerintah melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 memilih membebaskan pajak hotel dan restoran selama 2 bulan.

Meskipun sampai akhirnya wabah Covid-19 ini berdampak pada pendapatan perekonomian tidak lantas menggugurkan kewajiban masyarakat untuk membayar PBB. Meskipun diakuinya sejauh ini pihaknya masih belum sepenuhnya maksimal dalam melakukan penagihan.

“Memang selama pandemi ini, untuk PBB masih sedikit yang sudah membayar. Tetapi sampai akhir tahun tetap ditunggu nanti. Jika tidak bayar, maka akan ada sanksi sesuai aturan,” imbuhnya.

Salah satu sanksi yang disiapkan adalah jika masyarakat yang mempunyai kewajiban membayar PBB lalai atau telat maka akan dikenakan tambahan biaya sebesar 2 persen. Sanksi tersebut akan diberlakukan jika sampai bulan Oktober, masyarakat tidak melunasi PBB tersebut. (ara/pai)

Komentar

News Feed